Komisi IX DPR: Penyerangan Nakes oleh KKB Papua Jadi Peringatan untuk Pemerintah

Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS, Netty Prasetyani. Foto: Dok. Istimewa

Insiden penyerangan terhadap tenaga kesehatan (nakes) oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua disebut menjadi sinyal bagi pemerintah: Jangan main-main dengan keselamatan para nakes.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengungkapkan keprihatinan atas gugurnya nakes Gabriela Meilani pada pekan lalu. Suster Gabriela ditemukan tewas usai bersembunyi dari kejaran KKB di Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua.

“Kejadian ini menjadi satu sinyal bagi pemerintah untuk tidak main-main lagi dengan keselamatan dan hak perlindungan nakes kita,” tegas Netty pada diskusi virtual soal perlindungan nakes di daerah konflik, Sabtu (25/9).

“Kenapa? Karena nakes ini punya tugas yang luar biasa. Pada pandemi jadi garda terdepan, dalam pembangunan nasional kita juga luar biasa,” sambungnya.

Netty melihat kekerasan terhadap nakes oleh KKB ini sebagai penghinaan terhadap kemanusiaan. Dengan adanya kejadian ini, ia menilai kondisi nakes yang bertugas di Indonesia bagian timur membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah pusat.

“Kita mendapati satu fakta bahwa nakes kita, termasuk dokter dan perawat, di kawasan timur Indonesia di Papua itu harus mendapatkan perhatian dari pemerintah, baik dalam kebijakan maupun dukungan anggaran,” jelas anggota DPR Fraksi PKS itu.

Gabriella Meilani tenaga kesehatan yang hilang setelah penyerangan KKB Papua. Foto: Dok. Istimewa

“Dalam rapat badan anggaran kemarin disebutkan pekerjaan rumah (PR) kita, utang pemerintah terhadap pembangunan ketahanan kesehatan kita luar biasa. Di pandemi, banyak layanan kesehatan yang tertinggal dan tertunda karena terlalu fokus pada pandemi.”

Netty pun mendorong pemerintah untuk segera mengambil tindakan. Bukan hanya mencairkan insentif untuk para nakes di Indonesia, terutama di daerah konflik. Tetapi juga mendalami kasus serta menindak para pelaku penyerangan nakes.

“Ini menurut saya tidak boleh dibiarkan. Pemerintah harus bertindak tegas mengusut dan menindak siapa pun dan apa pun alasannya dalam melakukan penganiayaan nakes. Banyak Undang-undang yang dilanggar. UU kesehatan, HAM, rumah sakit, dan sebagainya,” timpalnya.

Peningkatan Apresiasi bagi Tenaga Kesehatan

Menurut Netty, pemerintah harus bisa meningkatkan apresiasi bagi para nakes di Indonesia, meliputi mereka yang menjadi korban kekerasan di Distrik Kiwirok.

Dalam konteks insiden serangan di Papua ini, salah satu yang paling penting dilakukan adalah penyembuhan dari trauma.

“Yang harus dilakukan pemerintah adalah penanganan menghilangkan trauma yang dialami nakes. Bagaimanapun, ini bisa berdampak negatif pada nakes. Bisa menurunkan mentalitas dan keberanian nakes dalam bekerja dengan aman di tempat-tempat terpencil, [daerah] konflik, yang selama ini memang menjadi ancaman bagi keselamatan nakes kita,” ucapnya.

IDI Papua bersama dengan 250 tenaga kesehatan menggelar aksi long march minta perlindungan terhadap nakes. Foto: Dok. IDI Papua

Tak hanya itu, penanganan trauma bagi keluarga korban pun harus dilakukan. Sebab, tekanan mental yang berat pasti dirasakan keluarga ketika mengetahui orang terdekatnya diserang dan diteror.

“Kemudian bagaimana kita bukan hanya merujuk pada landasan hukum dan juga yuridis yang sudah ada. Yang terpenting adalah bagaimana memberikan jaminan rasa aman dengan melibatkan aparat penegak hukum di tempat-tempat nakes bertugas,” pungkasnya.

KKB di Papua pada Senin (13/9) lalu melakukan pembakaran Puskesmas Kiwirok. Suster Gabriela adalah salah satu Tenaga Lab Medis di fasilitas kesehatan itu. Ia melarikan diri dari kejaran KKB. Tiga hari setelahnya, ia ditemukan tewas di kedalaman jurang.

Mantri atau nakes lainnya bernama Gerald Sokoy juga menjadi korban penahanan oleh kelompok bersenjata. Saat ini, Komnas HAM tengah mengupayakan mengembalikan Gerald ke keluarganya. Gerald dikabarkan dalam kondisi sehat dan selamat.