Komisi IX: Harusnya yang Meninggal Dengan Status PDP Tetap Dipublikasikan

Personel Satgas Mobile COVID-19 membawa pasien diduga terjangkit virus Corona (COVID-19) di Rumah Sakit Suradadi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Rabu (11/3). Foto: ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah

Pemerintah melalui juru bicara penanganan COVID-19 Achmad Yurianto secara berkala menyampaikan perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia, termasuk jumlah pasien positif, meninggal hingga kesembuhan.

Namun, angka kematian yang disampaikan hanya mencakup pasien positif. Komisi IX DPR meminta pemerintah juga mengumumkan kasus meninggal dengan kategori lain.

"Harusnya yang meninggal dengan status PDP tetap dipublikasikan agar tercatat semua data informasi secara valid," kata anggota Komisi IX Kurniasih Mufidayati kepada kumparan saat dimintai tanggapan, Kamis (1/3).

Petugas Ambulans Puskesmas Kebayoran Baru, membawa pasien yang diduga terkena virus Corona di RSPI Sulianti Saroso, Jakarta Utara, Senin (2/3). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Tidak hanya itu, ia juga menilai pemerintah perlu menyampaikan secara berkalan jumlah orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP). Menurutnya, transparansi data dan informasi penting untuk tracing.

"Transparansi data dan informasi tentang perkembangan angka pasien dan lokasinya sangat penting untuk tracing. ODP dan PDP sama-sama pasien yang berpotensi menularkan COVID-19. Makanya penting ada transparansi data," ujarnya.

Kurniasih meminta pemerintah menyampaikan informasi yang valid dan lengkap. Informasi tersebut, menurutnya, akan menjadi penting untuk penelitian terkait corona di Indonesia.

"Penelitian yang baik harus menggunakan data dan informasi yang valid dan lengkap. Kalau pun pemerintah enggak mengumumkan lagi ODP dan PDP, untuk keperluan riset dan laporan lengkap terkait COVID-19 ini, data dan informasi harus valid dan lengkap," tegasnya.

Update sebaran corona di Indonesia Foto: BNPB

Di beberapa daerah memang sudah banyak kasus meninggal dengan status PDP. Misalnya anggota DPR Fraksi PDIP Imam Saroso, seorang warga di Kota Medan, dan di wilayah lainnya di Indonesia.

Terkait hal ini, anggota Komisi IX F-PAN Saleh Partaonan Daulay menyebut manajemen komunikasi pemerintah sejak awal tak memuaskan publik. Menurutnya, ada banyak informasi penting yang perlu disampaikan ke masyarakat, namun tidak disampaikan.

Informasi penting yang dimaksud di antaranya jumlah ODP dan PDP corona di Indonesia saat ini. Hal ini pula yang menyebabkan masing-masing pemda maju dan menyampaikan datanya sendiri kepada publik.

"Menurut saya sebetulnya untuk konsumsi publik itu penting juga disampaikan ke publik ODP dan PDP itu. Ini kan untuk mengingatkan kita bahwa ancaman virus corona ini kan sebetulnya benar-benar ada di tengah tengah masyarakat," kata Saleh.

"Jadi, kalau disampaikan terbuka. Masyarakat kita ini juga akan berupaya keras untuk melakukan segala cara untuk menghindari penyebaran virus corona ini. Tidak ada salahnya jika pemerintah juga membuka itu," pungkasnya.

==========

kumparanDerma membuka campaign crowdfunding untuk bantu pencegahan penyebaran corona virus. Yuk, bantu donasi sekarang!