Komisi IX: Kalau Nadiem Pionir Teknologi, Coba Dong Buat Terobosan untuk Sekolah

7 Januari 2021 10:05 WIB
comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Sejumlah anak mengikuti kegiatan belajar mengajar di Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
zoom-in-whitePerbesar
Sejumlah anak mengikuti kegiatan belajar mengajar di Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Kemendikbud merilis 14 provinsi yang akan menggelar sekolah tatap muka. Namun, kebijakan itu menuai kritik karena angka kasus positif corona di Indonesia masih sangat tinggi.
ADVERTISEMENT
Anggota Komisi IX DPR Intan Fauzi menilai, belajar tatap muka masih berisiko melihat tingginya angka positif COVID-19 saat ini. Sehingga ia berharap dibukanya pembelajaran tatap muka agar dipertimbangkan dengan matang.
"Menurut saya harus betul-betul dikalkulasi secara matang dan mendalam plus minusnya. Jangan sampai kita menimbulkan klaster baru," kata Intan dalam keterangannya, Kamis (7/1).
Intan meminta Mendikbud Nadiem Makarim memiliki terobosan. Sebab di situasi saat ini, masyarakat harus mengubah mindset dalam dunia pendidikan untuk beradaptasi dengan pandemi.
Mendikbud Nadiem Makarim saat rapat kerja bersama Komisi X DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/8). Foto: Puspa Perwitasari/ANTARA FOTO
"Artinya kita bicara kurikulum masih panjang, harus ada terobosan kurikulum seperti apa," imbuhnya.
Menurut Intan, desakan membuka sekolah karena kejenuhan harus dilihat dengan cermat. Munculnya klaster perkantoran dan klaster keluarga, kata dia, dikarenakan aktivitas perkantoran masih berjalan, juga banyak tempat-tempat sosial yang diizinkan dibuka.
Anggota DPR Komisi IX Fraksi PAN, Intan Fauzi. Foto: Dok. Intan Fauzi
"Jangan sampai dibuka sekolah lalu terjadi klaster baru. Ini sangat rentan, maka perlu dipersiapkan dengan baik," tegasnya.
ADVERTISEMENT
Protokol kesehatan juga harus menjadi catatan, apalagi hal ini menjadi kewenangan penuh pemda ketika belajar tatap muka dimulai. Menurutnya, pemerintah pusat mestinya ikut mengalokasikan anggaran untuk kesiapan protokol kesehatan.
"Bagaimanapun pemda ini kan bebannya sudah berat dengan PAD yang turun drastis. Menurut saya, pemerintah harus mengalokasikan anggaran untuk sekolah-sekolah itu di kesiapan prokes. Apalagi di sekolah negeri yang menjadi tanggung jawab pemerintah," jelasnya.
Ilustrasi anak sekolah SD Negeri Foto: Shutter Stock
Berikut daftar 14 provinsi yang akan menggelar pembelajaran tatap muka:
1. Jawa Barat
2. DI Yogyakarta
3. Riau
4. Sumatera Selatan
5. Lampung
6. Kalimantan Tengah
7. Sulawesi Utara
8. Sulawesi Tenggara
9. Bali
10. Nusa Tenggara Barat
11. Maluku Utara
12. Bangka Belitung
13. Kepulauan Riau
ADVERTISEMENT
14. Sulawesi Barat