News
·
2 April 2020 17:53

Komisi IX Kritik Jokowi: Warga Boleh Mudik Berarti PSBB Tak Berlaku

Konten ini diproduksi oleh kumparan
Komisi IX Kritik Jokowi: Warga Boleh Mudik Berarti PSBB Tak Berlaku (170730)
Suasana di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan
Dalam rapat terbatas, Presiden Jokowi memutuskan tak melarang mudik lebaran yang akan berlangsung bulan depan. Padahal, mudik membuat penyebaran corona akan meledak lebih besar.
ADVERTISEMENT
Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, mengkritik sikap Jokowi bolehkan mudik karena tidak sejalan dengan keputusan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Saya melihat bahwa mudik lebaran itu tidak konsisten dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besaar (PSBB) yang ditetapkan pemerintah," kata Saleh dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/4).
Menurutnya, dalam pembatasan sosial, semestinya semua orang dijaga dan diminta untuk tetap berada di rumah. Kalau pun ada yang harus keluar rumah, itu betul-betul karena ada urusan yang sangat mendesak.
Komisi IX Kritik Jokowi: Warga Boleh Mudik Berarti PSBB Tak Berlaku (170731)
Sekretaris Fraksi PAN MPR RI Dr. Saleh Partaonan Daulay menjadi pembicara dalam Diskusi Empat Pilar MPR RI bertema "Praktik Politik Kebangsaan" di DPR RI. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
"Kalau sudah mudik, ya rasanya tidak mungkin ada PSBB. Meski diimbau untuk tetap mengisolasi diri, tetapi itu akan sulit untuk diawasi. Apalagi, itu hanya sekadar imbauan. Tidak ada sanksi yang diberikan jika tidak dilakukan isolasi tersebut," tuturnya.
ADVERTISEMENT
Kemudian, lanjut Saleh, alasan pemerintah membolehkan warga mudik lebaran bertentangan dengan para ahli yang menyebut bahwa dengan mudik, penyebaran virus makin berisiko besar.
"Selain itu, alasan pemerintah yang tetap membolehkan mudik dinilai tidak jelas. Sementara, risiko yang akan ditimbulkan sangatlah jelas. Para ahli juga menilai bahwa mudik sangat berisiko dan potensial bisa menyebarkan virus corona," jelasnya.
Saleh menduga, pemerintah membolehkan warga mudik lebaran karena terkait masalah anggaran penjaminan kebutuhan masyarakat selama PSBB.
"Lagi-lagi, mungkin ini karena masalah anggaran. Kalau pemerintah menerapkan PSBB secara ketat, tentu diperlukan biaya untuk membantu mereka yang membutuhkan. Mereka yang terpaksa tidak bekerja karena kebijakan itu," terang politikus PAN itu.
"Saya tetap mengimbau agar masyarakat tidak mudik lebaran. Pasalnya, penyebaran virus corona ini diketahui melalui kontak fisik antarorang per orang. Dengan mudik lebaran, kemungkinan kontak fisik itu akan lebih mungkin terjadi," tutupnya.
ADVERTISEMENT