Komisi VIII DPR: Permintaan 80 Kursi Bisnis Pesawat ke Garuda untuk Haji Furoda

14 Juni 2023 14:00 WIB
·
waktu baca 3 menit
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Jemaah calon haji kloter pertama embarkasi Aceh menaiki tangga pesawat Garuda Boeing 777-300 ER yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Aceh, Rabu (24/5/2023).  Foto: Irwansyah Putra/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Jemaah calon haji kloter pertama embarkasi Aceh menaiki tangga pesawat Garuda Boeing 777-300 ER yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Aceh, Rabu (24/5/2023). Foto: Irwansyah Putra/ANTARA FOTO
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Anggota Komisi Agama (VIII) DPR, Yandri Susanto, memberi penjelasan soal pengakuan Dirut Garuda Irfan yang diminta Sekjen DPR Indra Iskandar menyediakan 80 kursi kelas bisnis untuk keberangkatan haji anggota DPR tanggal 23 Juni 2023.
ADVERTISEMENT
Yandri mengatakan permintaan itu memang untuk kebutuhan mereka yang akan berangkat haji termasuk anggota DPR, bukan dalam rangka fungsi pengawasan DPR, tapi haji furoda.
"Yang 80 ini bukan pengawas, bukan dari kelembagaan, tapi itu kebanyakan anggota DPR yang mau haji tapi seat-nya habis, kira-kira begitu," ucap Yandri kepada kumparan, Rabu (14/6).
"(Ya) Furoda," imbuhnya.
Haji furoda adalah haji yang tidak difasilitasi Kemenag sebagaimana haji reguler. Haji furoda berangkat menggunakan visa mujamalah, yaitu visa undangan berhaji dari Arab Saudi.
Visa ini diperjualbelikan oleh travel haji di Indonesia. Dengan visa ini, jemaah bisa berangkat haji tanpa antre dengan ongkos Rp 300-500 juta.
Sejumlah jemaah calon haji antre menaiki pesawat di Bandara Adi Soemarmo, Boyolali, Jawa Tengah, Rabu (24/5/2023) dini hari. Foto: Aloysius Jarot Nugroho/ANTARA FOTO
Menurut Yandri, lobi Sekjen DPR kepada Garuda Indonesia dilakukan karena tanggal 22 Juni adalah penerbangan terakhir pesawat Indonesia ke Saudi (closing date), sementara banyak jemaah haji furoda belum dapat kursi pesawat.
ADVERTISEMENT
"Itu mungkin yang dilobi kesekjenan gimana ini banyak masyarakat, jemaah haji khusus dan furoda banyak juga anggota DPR meminta dilobikan ke Garuda, bisa enggak. Kira-kira begitu sederhananya," tutur Wakil Ketua MPR itu.
Yandri yang pernah jadi tim pengawas haji dari DPR ke Saudi, menyebut Saudi biasanya tidak mengizinkan kedatangan pesawat haji di Bandara Jeddah setelah penerbangan terakhir (closing date). Closing date ditetapkan pada 22 Juni pukul 24.00 Waktu Arab Saudi/WAS.
"Biasanya kalau sudah closing date itu enggak boleh, mau siapa pun dia, mau dari Turki, Mesir, India, semua negara enggak boleh landing. Itu namanya closing date, penerbangan tutup total," ujar Yandri.
"Kalau Saudi tidak mengizinkan karena closing date-nya 22 Juni, ya enggak bisa terbang," imbuh politikus asal Banten itu.
ADVERTISEMENT

Latar Belakang

Dirut Garuda, Irfan Setiaputra, di Komisi VI DPR RI, Selasa (13/6/2023). Foto: Nabil Jahja/kumparan
Sebelumnya diberitakan, maskapai Garuda Indonesia diminta menyediakan 80 kursi bisnis buat anggota DPR RI untuk berangkat haji tahun ini.
Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (13/6).
Irfan mengatakan, dia dihubungi Sekretaris Jenderal DPR untuk memastikan ada tambahan puluhan kursi untuk anggota DPR bisa berangkat ke Tanah Suci. Tapi dia belum menjawab pasti karena harus izin terlebih dulu ke dari Otoritas Penerbangan alias General General Authority of Civil Aviation (GACA) Arab Saudi karena melebihi closing date bandara.
"Kemarin kami dihubungi Sekjen DPR untuk memastikan ada tambahan 80 anggota DPR untuk bisa berangkat haji. Itu stay tuned, kami belum bisa janjikan tambahan pesawat (karena) memang ini persoalan izin GACA Arab Saudi," kata Irfan dalam rapat.
ADVERTISEMENT