Komisi VIII Ingatkan Menag Fachrul Razi Lebih Hati-hati saat Beri Pernyataan

Menteri Agama Fachrul Razi (tengah) mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1). Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menilai Menteri Agama Fachrul Razi harus lebih berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan atau kebijakan. Sebab, sejak dilantik Oktober 2019 lalu, ada sejumlah pernyataan dan kebijakan Fachrul Razi yang kurang sesuai bahkan cenderung kontroversial.

Ace mencontohkan, Fachrul Razi memantik kontroversi ketika bicara soal pemulangan WNI eks ISIS. Padahal, kata dia, itu bukan tugas dari Kementerian Agama.

“Ya karena itu Kemenag, ya harus Menteri Agama memiliki manajemen kepemimpinan yang diarahkan pada hal-hal yang memang menjadi tugas pokok dan fungsinya gitu,” kata Ace di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2).

“Jadi saya mohon dengan segala hormat misalnya soal pemulangan ISIS, itu kan sebetulnya bukan kewenangan Kemenag, itu adalah kewenangan BNPT dan Kemenlu serta Menko Polhukam gitu,” tambahnya.

Selain itu, Ace juga mencontohkan pernyataan Fachrul Razi lain yang menyulut kontroversi yaitu konsep jihad dalam kurikulum pendidikan. Ke depan, ia berharap Menag sungguh berhati-hati agar tidak menimbulkan kegaduhan.

TB Ace Hasan Syadzily Foto: Fitra Andrianto/kumparan

Ketua DPP Golkar ini menilai seharusnya seorang Menteri Agama menciptakan suasana yang harmonis antar umat beragama. Selain itu, ia menilai Kemenag harusnya tidak perlu mengatur terlalu detail teknis kehidupan beragama antarumat.

“Atau misalnya hal-hal yang tidak perlu diatur oleh Kemenag seperti Majelis Taklim begitu ya, atau menyampaikan pernyataan-pernyataan yang kontroversial, itu yang harus sebetulnya dijaga," jelas Ace.

Komisi VIII DPR juga mengatakan Fachrul harus fokus pada tupoksi sebagai Menteri Agama. Ia memberi contoh bahwa Fachrul belum bisa membangun penataan organisasi yang baik. Salah satunya masih adanya posisi dirjen yang kosong di Kemenag.

“Coba bayangkan selain Dirjen Katolik yang masih kosong, saat ini yang masih kosong juga Irjen. Irjen ini masih kosong, dan itu sudah lebih dari 10 bulan Irjen itu kosong,” ujarnya.

“Seharusnya kan pertama kali ketika beliau menjabat sebagai Menteri Agama, apa yang dilakukan ya penataan organisasi dulu,” tambahnya.