kumparan
search-gray
News1 Juli 2020 18:18

Komisi VIII Minta 5 Menteri Terbitkan SKB untuk Perbaiki DTKS

Konten Redaksi kumparan
Rapat Komisi VIII DPR RI
Rapat Komisi VIII DPR RI. Foto: Dok. Istimewa
Rapat gabungan antara Komisi VIII DPR, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Mensos Juliari Batubara, dan Mendes Abdul Halim Iskandar mengusulkan untuk membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal ini disampaikan Ketua Komisi VIII Yandri Susanto.
ADVERTISEMENT
"Komisi VIII DPR mendorong Menteri Sosial, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri PPN/Bappenas, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan untuk menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) guna bersinergi memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," kata Yandri saat membacakan kesimpulan rapat, Rabu (1/7).
Yandri lalu menanyakan kepada seluruh peserta rapat apakah poin itu dapat disetujui.
"Apakah kesimpulan yang sudah saya bacakan tadi bisa kita setujui?" tanya Yandri.
Menteri Sosial Juliari Batubara
Menteri Sosial Juliari Batubara mengikuti rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Foto: Puspa Perwitasari/ANTARA FOTO
"Setuju," sahut para anggota.
Menteri Sosial Juliari Batubara mewakili pemerintah menyampaikan apresiasinya atas dukungan Komisi VIII atas perbaikan DTKS. Ia pun berharap agar apa yang telah disepakati dapat berjalan sesuai dengan harapan semua pihak.
"Terima kasih pimpinan. Kami apresiasi yang setinggi-tingginya atas perhatian dan juga dukungan dari Komisi VIII DPR RI terkait peningkata kualitas dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Semoga apa yang sudah kita diskusikan bersama dan sepakati benar-benar bisa kita jalankan sesuai harapan kita semua, yaitu memiliki pendataan yang lebih solid lagi di dalam menjalankan program-program perlindungan jaminan sosial," kata Juliari.
ADVERTISEMENT
Berikut kesimpulan lengkap rapat gabungan Komisi VIII DPR dan pemerintah terkait verifikasi dan validasi data kemiskinan:
1. Komisi VIII DPR mendorong Menteri Sosial, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri PPN/Bappenas, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Untuk menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) guna bersinergi memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTK);
2. Komisi VIII DPR meminta Kementerian Sosial RI untuk lebih mengoptimalkan perannya sebagai pengelola DTKS sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin dan Menjadi satu-satunya acuan dalam penyelenggaraan seluruh program bantuan sosial;
3. Komisi VIII DPR meminta pemerintah untuk meningkatkan anggaran pemutakhiran DTKS;
4. Komisi VIII DPR mendorong penerapan single identity number (SIN) dengan menjadikan data kependudukan Kementerian Dalam Negeri sebagai rujukan bagi program-program yang bersifat sektoral, seperti bantuan perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, energi dan lain lain;
ADVERTISEMENT
5. Komisi VIII meminta pemerintah untuk memberikan disinfektif fiskal atau punishment lainnya terhadap kab/kota yang selama ini sama sekali tidak pernah melakukan update data kemiskinan sesuai dengan permensos Nomor 5 Tahun 2009;
6. Komisi VIII meminta:
a. Membenahi aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial next generation (SIKS NG) sbg upaya utk menjadikan DTKS sebagai satu-satunya acuan data untuk seluruh program bantuan sosial;
b. Memperkuat pengelolaan data di tingkat desa/kelurahan dengan menyiapkan SDM, peralatan, dan anggaran yang memadai;
c. Mengembangkan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dalam rangka membantu kebutuhan masyarakat miskin dengan rentan miskin;
d. Mensinergikan monograf desa digital dengan DTKS.
==========
Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona
ADVERTISEMENT
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan
sosmed-whatsapp-white
sosmed-facebook-white
sosmed-twitter-white
sosmed-line-white