news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Komisi X DPR: Waspadai Corona Klaster Sekolah, Sudah Terjadi di Tangsel

4 September 2020 15:07 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Siswi kelas VII SMPN 1 Kota Jambi mengenakan masker dan pelindung wajah sebelum memasuki kelas pada hari pertama sekolah Tahun Pelajaran 2020/2021 di Jambi. Foto: Wahdi Septiawan/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Siswi kelas VII SMPN 1 Kota Jambi mengenakan masker dan pelindung wajah sebelum memasuki kelas pada hari pertama sekolah Tahun Pelajaran 2020/2021 di Jambi. Foto: Wahdi Septiawan/ANTARA FOTO
ADVERTISEMENT
Kasus positif COVID-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan hingga mencapai 184.268 kasus. Padahal, sejumlah sektor telah dibuka oleh pemerintah, termasuk sekolah. DPR mengingatkan pemerintah mewaspadai klaster sekolah.
ADVERTISEMENT
Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda, mengatakan pihaknya mendapatkan informasi telah muncul kasus COVID-19 di kalangan pendidik. Mereka diduga terpapar saat sedang mengajar di sekolah.
"Di beberapa wilayah seperti Tangerang Selatan telah muncul kasus COVID-19 di kalangan pendidik yang diduga kuat mereka terpapar saat mereka menjalankan tugas mereka di sekolah. Kondisi ini harus diwaspadai agar jangan sampai terjadi di wilayah lain," kata Syaiful, Jumat (4/9).
Guru memberikan pengarahan kepada murid pada hari pertama masuk sekolah di SDN 11 Marunggi, Pariaman, Sumatera Barat. Foto: Iggoy El Fitra/Antarafoto
Syaiful menegaskan guru juga rentan terpapar corona. Sebab meski sebagian sekolah menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), namun di sejumlah wilayah, para guru tetap wajib datang ke sekolah untuk mengajar dan juga mengerjakan sejumlah pekerjaan administratif.
"Kondisi ini membuat para guru rentan tertular virus karena harus beraktivitas di luar rumah, di mana terkadang mereka abai terhadap protokol kesehatan,” tuturnya.
ADVERTISEMENT
Lebih lanjut, Huda mengatakan munculnya klaster pendidikan di Tangerang Selatan merupakan early warning (peringatan) jika sekolah bisa menjadi cluster baru dalam penularan COVID-19. Padahal, saat ini sejumlah sekolah telah dibuka kembali utamanya di wilayah berzona hijau dan kuning.
"Kami berharap Kemendikbud terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan di daerah, melakukan monitoring terhadap kondisi kesehatan para guru dan siswa di wilayah hijau dan kuning yang telah menggelar kegiatan belajar mengajar dengan tatap muka,” ujarnya.
Tidak hanya itu, Komisi X juga mendesak Kemendikbud untuk terus menyempurnakan konsep PJJ. Apalagi saat ini ada alokasi anggaran hampir Rp 1 triliun yang diperuntukkan untuk pembelian kuota data bagi siswa dan guru yang melakukan PJJ.
ADVERTISEMENT
"Kami berharap agar siapa yang berhak, mekanisme distribusi, hingga monitoring pemberian anggaran bisa segera disampaikan Kemendikbud kepada publik. Dengan demikian para siswa, guru, maupun orang tua bisa mendapatkan kejelasan bagaimana mereka bisa mendapatkan dana subsidi pembelian pulsa selama proses pembelajaran jarak jauh berlangsung,” tandas Legislator dapil Jabar itu.