Komjen Firli soal Penangkapan Ketua DPRD Muara Enim: Ciri Khas Kerja Senyap KPK

Ilustrasi KPK. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

KPK menangkap Ketua DPRD Muara Enim, Aries HB, serta mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Ramlan Suryadi, pada Minggu (26/4), terkait kasus dugaan korupsi. Penangkapan ini mendapat pujian dari Senayan.

Ketua MPR Bambang Soesatyo menilai penangkapan yang dilakukan KPK ini berbeda dari sebelumnya. Politikus Golkar ini mengapresiasi kinerja KPK yang menegakan hukum tanpa menimbulkan kegaduhan.

Pujian juga datang dari anggota Komisi Hukum DPR, Arteria Dahlan. Politikus PDIP itu menilai KPK yang bekerja dengan cermat dan tidak gaduh bisa menjadi role model penegak hukum.

Secara terpisah, Ketua KPK Firli Bahuri menyebut bahwa hal ini merupakan ciri khas KPK dalam bekerja. Ia memastikan kerja senyap KPK akan terus berjalan, tanpa harus membuat gaduh negara, terlebih di tengah kondisi pandemi corona ini.

"Adapun penangkapan yang dilakukan tanpa pengumuman status tersangka adalah ciri khas dari kerja-kerja senyap KPK saat ini," ujar Firli melalui keterangan tertulisnya yang diterima kumparan, Senin (27/4).

Ketua KPK Firli Bahuri memberikan sambutan di Rapat Koordinasi dan Sinergi Penyelenggaraan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 di Surabaya, Jawa Timur. Foto: ANTARA FOTO/Didik Suhartono

"Tidak koar-koar di media dengan tetap menjaga stabilitas bangsa di tengah COVID-19," sambungnya.

Namun, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana menilai tak ada yang luar biasa dari hal tersebut.

Menurut dia, kasus Muara Enim bukan prestasi untuk pimpinan KPK era Firli Bahuri. Sebab, kasus itu sudah bergulir sejak 2018 atau sejak Pimpinan KPK sebelumnya.

Ia menilai KPK era Firli Cs sama sekali belum menunjukkan kinerjanya khususnya dalam bidang penindakan.

"Jika dilihat lebih lanjut, sejak Firli Bahuri cs dilantik menjadi Pimpinan KPK sebenarnya belum ada satu pun penindakan yang benar-benar didasari penyelidikan di era ia memimpin lembaga anti rasuah itu. Mulai dari OTT Komisioner KPU, Bupati Sidoarjo, anggota DPRD Sumatera Utara, dan Muara Enim. Keseluruhan kasus ini merupakan pengembangan dari pimpinan KPK era sebelumnya," papar Kurnia.

Selain itu, menurut Kurnia kepemimpinan KPK era Firli pun kerap menghadirkan kritik dari publik. Hal itu masih berkenaan dengan minimnya penanganan kasus besar yang digarap oleh Firli Cs.

"Langkah KPK saat ini sering menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak, lebih dari tiga bulan Firli Bahuri dilantik menjadi Pimpinan KPK, praktis tidak ada kelanjutan penanganan kasus-kasus besar. Mulai dari skandal korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), pengadaan KTP Elektronik, dan bailout Bank Century," ungkap Kurnia.

Bahkan menurut Kurnia, KPK justru mengalami kemunduran. Hal itu tak terlepas masih gagalnya KPK menangkap para buronan. Saat ini, tercatat setidaknya ada 4 buronan yang masih gagal ditangkap. Dua di antaranya ialah eks Sekretaris MA Nurhadi dan eks Caleg PDIP Harun Masiku.

"Dalam kasus lain, KPK saat ini pun mengalami kemunduran yang luar biasa. Dua buronan sepertinya tidak mampu ditangkap oleh KPK, yaitu Harun Masiku dan Nurhadi," kata Kurnia.

"Waktu pencarian sudah terlalu panjang dan berlarut-larut. Tidak salah jika publik menilai bahwa KPK bukan tidak mampu menangkap mereka, akan tetapi memang tidak mau," tutupnya.

***

(Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona)

***

Yuk! bantu donasi atasi dampak corona.