News
·
23 Juni 2021 1:05
·
waktu baca 2 menit

Komnas HAM Mulai Minta Keterangan Ahli soal TWK Pegawai KPK Pekan Depan

Konten ini diproduksi oleh kumparan
Komnas HAM Mulai Minta Keterangan Ahli soal TWK Pegawai KPK Pekan Depan (99934)
searchPerbesar
Komisioner Pemantauan & Penyelidikan Komnas HAM M. Choirul Anam saat konpers terkait Perkembangan Penanganan Kasus terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Pegawai KPK. Foto: Dok. Istimewa
Komnas HAM akan memulai memintai keterangan sejumlah ahli terkait penyelidikan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK pada pekan depan. Ahli yang akan dimintai keterangannya berlatar belakang hukum hingga psikologi.
ADVERTISEMENT
"Minggu depan juga kami akan agendakan dengan ahli. Jadi seperti yang kemarin kami bilang ada background ahli yang sekarang memang sedang dinegosiasikan waktunya. Detail soal hukum, detail soal psikologi, dan detail soal nilai kebangsaan dan lain sebagainya," kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam di Kantornya, Selasa (22/6).
Anam belum menjelaskan lebih lanjut siapa saja ahli yang akan dimintai keterangan. Namun dalam beberapa pernyataan dia sebelumnya, identitas ahli memang sengaja tidak dibuka terlebih dahulu, untuk melancarkan proses permintaan keterangan.
Sementara, dalam penyelidikan Komnas HAM ini, sejumlah pihak sudah dipanggil untuk dimintai keterangan soal fakta peristiwa. Mulai dari pihak KPK hingga BKN sebagai penyelenggara TWK.
Namun demikian, untuk pimpinan KPK, baru satu orang saja yang hadiri panggilan Komnas HAM, yakni Nurul Ghufron. Sementara, empat pimpinan lainnya yakni Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, dan Nawawi Pomolango, belum hadir.
Komnas HAM Mulai Minta Keterangan Ahli soal TWK Pegawai KPK Pekan Depan (99935)
searchPerbesar
Pimpinan KPK saat terpilih menghadiri rapat paripurna DPR RI terkait pengesahan hasil pemilihan pimpinan KPK di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/9/2019). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
Padahal, Anam mengatakan pemberian keterangan dari masing-masing pimpinan itu dibutuhkan untuk membuat terang penyelidikan. Sebab, ada beberapa hal yang tidak bisa diterangkan dengan cara diwakilkan.
ADVERTISEMENT
Namun, KPK menyatakan lembaga mereka menerapkan asas kolektif kolegial. Sehingga, Nurul Ghufron dianggap sudah mewakili institusi dalam memberikan keterangan kepada Komnas HAM. Plt juru bicara KPK Ali Fikri pun menegaskan, keterangan yang diberikan oleh Nurul Ghufron serta keterangan tertulis, dirasa cukup untuk Komnas HAM.
"Artinya, begini, kami sudah jelaskan kan KPK itu kolektif kolegial, artinya cukup dengan satu itu (Nurul Ghufron) saya kira cukup terkait informasi dan data yang dibutuhkan oleh Komnas HAM. Artinya sudah cukup, gitu ya," kata Ali di kantornya, Kamis (17/6).
Diketahui, saat ini Komnas HAM tengah menangani penyelidikan dugaan pelanggaran HAM dalam penyelenggaraan TWK. Penyelidikan berdasarkan aduan dari 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK dan kini terancam dipecat.
ADVERTISEMENT
Para pegawai KPK itu menilai ada pelanggaran HAM di dalam pelaksanaan TWK. Termasuk dalam materi pertanyaan yang diajukan asesor kepada para pegawai KPK. Komnas HAM kemudian membentuk tim dalam menyelidiki laporan ini. Sejumlah pihak dipanggil untuk diminta keterangan.
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020