kumparan
News29 Oktober 2019 15:54

Komnas HAM Soroti Hak Kesehatan KPPS di Pemilu 2019 yang Tak Terpenuhi

Konten Redaksi kumparan
TPS 71, PSU, Pemilu 2019
Petugas KPPS menyiapkan kotak suara untuk pemungutan suara ulang. Foto: Helmi Afandi/kumparan
Komnas HAM baru saja melaporkan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan Pemilu 2019 lalu. Salah satu hal yang disoroti dalam laporan itu, adalah banyaknya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang sakit hingga meninggal.
ADVERTISEMENT
Komisioner Komnas HAM, Hariansyah, mengatakan, pihaknya menyoroti hak kesehatan para petugas KPPS yang belum terpenuhi. Padahal, kata Hariansyah, kementerian terkait seharusnya bisa memastikan hak kesehatan para petugas KPPS.
"Soal fenomena penyelenggara pemilu yang kalau kemarin hasil temuan kita, salah satunya banyaknya petugas sakit dan kemudian meninggal dunia, nah itu salah satunya paling kita soroti adalah soal hak memperoleh kesehatan," ujar Hariansyah di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Selasa (29/10).
"Jadi penyelenggara pemilu tentu harus diperhatikan dalam konteks ini negara melalui kementerian terkait harus memastikan hak-hak mereka mendapatkan perlindungan dari segi kesehatan," imbuhnya.
Komisioner Komnas HAM, Hairansyah
Komisioner Komnas HAM, Hairansyah. Foto: Abyan Faisal Putratama/kumparan
Menurut Hariansyah, pelaksanaan Pemilu 2019 yang digelar serentak ini menyebabkan kelelahan dan tingkat stress yang tinggi bagi petugas KPPS.
ADVERTISEMENT
"Sistem administrasi di TPS itu juga menjadi catatan bahwa dengan banyaknya form yang harus diisi dan kemudian itu juga cukup menguras pikiran dan memakan waktu. Jadi yang paling mendasari itu soal beban kerja, kemudian stress yang berlebihan karena kondisi sebelum, saat dan setelahnya (pemilu) itu jadi kerentanan yang kita dapati," jelasnya.
KONTEN SPESIAL PETUGAS KPPS MENINGGAL
Warga mengangkat jenazah Sudirdjo, seorang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu serentak 2019 yang meninggal. Foto: ANTARA FOTO/Risky Andrianto
Oleh karena itu, Hariansyah mengutarakan, pelaksanaan pemilu secara serentak memang harus dievaluasi.
"Salah satunya yang kita rekomendasikan bagaimana soal pemilu serentak ini harus dievaluasi itu pertama. artinya keserantakan itu harus dipastikan apakah nanti ada pemilu nasional sendiri, apakah ada pemilu lokal sendiri gitu," terangnya.
TPS 71, PSU, Pemilu 2019
Petugas KPPS menyiapkan surat suara pada pemungutan suara ulang di TPS 71, Cempaka Putih, Tangerang Selatan. Foto: Helmi Afandi/kumparan
Selain itu, Hariansyah menganggap mekanisme yang digunakan pada Pemilu 2019 terlalu berbelit-belit. Karena itu, ia mengusulkan adanya perombakan mekanisme dalam tatanan pemilu selanjutnya.
ADVERTISEMENT
"Harusnya pengadministrasian dalam sistem pemilu serentak itu lebih disederhanakan dan berbasis teknologi informasi harusnya begitu sehingga lebih efisien dam memudahkan pekerja di tingkat TPS," tutupnya.
Hingga 7 Mei 2019, KPU mencatat jumlah petugas KPPS yang meninggal sebanyak 456 orang, dan 4.310 orang sakit. Jumlah tersebut belum termasuk anggota Panwaslu dan polisi yang meninggal usai penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 itu.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan