Konflik Walkot Tangerang vs Yasonna Berdampak Pada Listrik dan Sampah

Menkumham Yasonna Laoly. Foto: Nadia Riso/kumparan

Silang pendapat antara Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah kian meruncing. Buntut konflik antar keduanya bahkan berdampak pada pemutusan sementara fasilitas kantor-kantor Kemenkumham di Kota Tangerang.

Arief mengatakan, sejumlah fasilitas yang diputus adalah Penerangan Jalan Umum (PJU) di kantor-kantor milik Kemenkumham di Kota Tangerang.

"Hanya di kantor-kantor milik Kemenkumham saja. Kenapa sampai sekarang belum dilayani, karena mereka juga enggak ngomong sama kita, enggak ada komunikasi sama sekali sampai sekarang," ujar Arief di Tangerang, Rabu (17/7).

Ia menambahkan, pihaknya masih menunggu itikad baik dan komunikasi dari Kemenkumham terkait konflik yang tengah terjadi.

"Iya. Kalau dia butuh ya kita layanin. Karena saya merasa tidak ada niatan untuk melawan," ujarnya.

Sementara itu, Yasonna menuturkan salah satu fasilitas yang diputus adalah penerangan jalan umum (PJU) di area Lapas Pemuda II A Tangerang.

Dihubungi terpisah, Kalapas Pemuda II Tangerang menjelaskan, pemutusan listrik hanya dilakukan di jalan depan lapas dan bukan di keseluruhan lapas.

"Sampai hari ini masih mati. Bukan yang di dalam lapas, tapi jalan penerangan umum yang jalan di depan lapas," kata Jumadi saat dihubungi.

Menurutnya, pemutusan dilakukan sejak Minggu (14/7) malam. Secara keseluruhan, kata dia, aktivitas di dalam lapas tidak terganggu.

"Cuma akhirnya depan kantor kan jadi gelap. Kedua, yang memakai jalan depan kan bukan orang kita juga, ada orang-orang lain juga, pengendara," jelasnya.

Selain aliran listrik, pelayanan yang diputus adalah pengangkutan sampah di depan lapas. Diakuinya layanan angkut sampah juga sudah diputus sejak Minggu (14/7).

"Kita mulai Senin pagi sampah itu kita buang sendiri di tanah kita. Harapannya ya masalah ini segera ada titik terang," pungkasnya.

Menkumham Yasonna Laoly sempat menyindir Arief terkait pembangunan Politeknik Ilmu pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) di Tangerang yang tersendat. Politikus PDIP itu menyebut tersendatnya pembangunan lantaran Pemkot Tangerang kurang ramah dengan Kemenkumham, sehingga menghambat izin pembangunan.

Selain itu, Yasonna juga mengungkapkan bahwa Pemkot Tangerang mewacanakan agar kawasan milik Kemenkumham dijadikan tata ruang persawahan. Yasonna mengatakan wacana tersebut sebagai masalah.

Menanggapi sindiran Yasonna, Arief langsung menyampaikan tanggapannya. Wali Kota Tangerang dua periode itu bahkan telah menyampaikan surat keberatannya ke Menkumham.