Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 ยฉ PT Dynamo Media Network
Version 1.99.0
Konsolidasi Pemenangan Ganjar di GOR Jember, Turut Dihadiri Kades
7 Mei 2023 18:42 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
PerbesarADVERTISEMENT
Ribuan orang berseragam merah hadir dalam acara bertajuk konsolidasi pemenangan bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo di GOR PKPSO Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Minggu (7/5).
ADVERTISEMENT
Menurut Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Arif Wibowo mereka itu berasal dari berbagai elemen, bukan hanya kader partai. Bahkan, di antaranya merupakan kepala desa (kades).
"Kepala desa-kepala desa yang hadir memberi dukungan kepada kita, bersama seluruh relawan maupun struktur partai mulai DPC, PAC, dan Ranting akan memenangkan Ganjar Pranowo," ucap Arif saat menyampaikan sambutan.
Pidato Ketua DPC PDIP Jember itu hanya kisaran waktu 5 menit. Dia lebih banyak berupaya menyemangati peserta konsolidasi.
"Kita berkumpul semata-mata satu tujuan telah bersiap diri berjanji memenangkan Ganjar Pranowo," teriak anggota DPR RI itu.
Sementara, Ganjar tidak menyinggung soal keterlibatan Kades saat berpidato selama 26 menit 45 detik. Pembicaraan Ganjar yang berlangsung hampir setengah jam itu dominan mengulas peta suara hasil Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 di Jember.
ADVERTISEMENT
Menurut dia, data Pemilu tersebut menunjukkan suara Jokowi sangat dominan menyapu kemenangan di 29 kecamatan. Tersisa kekalahan di dua kecamatan, yaitu Tanggul, dan Sumberbaru.
"Pak Jokowi kurang lebih memperoleh 57 persen 2014, lalu ada perbaikan 2019 naik 1 persen," ulas Gubernur Jawa Tengah yang bakal maju dengan dukungan sementara dari PDIP, PPP, dan PAN itu.
Harapan Ganjar ingin sekali dirinya mengikuti jejak Presiden Jokowi perihal raihan suara di Jember yang berpenduduk sekitar 2,6 juta jiwa. Populasi demikian dianggapnya sangat signifikan.
Soal kehadiran kades di kegiatan politik, UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah jelas mengatur larangan kades berpolitik praktis.
Pasal 29 huruf g yang berbunyi 'Kades dilarang menjadi pengurus partai politik' dan juga Pasal 29 huruf j menyatakan 'Kades dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah'.