Kontroversi Para Menteri di 100 Hari Jokowi

Presiden Joko Widodo saat sidang kabinet paripurna perdana di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019). Foto: Dok. Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden

Presiden Jokowi menginjak usia 100 hari kerja di periode kedua, sejak dilantik 20 Oktober 2019. Usia yang jamak dijadikan tahap awal untuk mengevaluasi performa kabinet.

Di antara yang menyita perhatian dalam 100 hari Kabinet Indonesia Kerja adalah sepak terjang para menteri yang mayoritas wajah baru dibandingkan periode pertama. 

kumparan merangkum kontroversi beberapa menteri terkait komentar maupun wacana yang memicu polemik, juga pernyataan yang bertentangan di antara para menteri.

Berikut dirangkum pada Kamis (30/1):

Fachrul Razi, Celana Cingkrang dan Niqab

Menteri Agama Fachrul Razi saat launching Pekan Olahraga dan Seni antar Pondok Pesantren Tingkat Nasional (Pospenas) di Kementerian Agama RI, Jakarta. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Menteri Agama Fachrul Razi memicu polemik di sekitar sepekan menjabat karena pidatonya 'memusuhi' penggunaan celana cingkrang dan niqab atau penutup wajah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). 

"Kamu enggak lihat aturan negara gimana? Kalau enggak bisa ikuti keluar kamu," tegas mantan Wakil Panglima TNI itu.

Selain celana cingkrang bagi PNS pria, mantan timses Jokowi itu juga menolak penutup wajah bagi perempuan atau niqab.

"Kalau instansi pemerintah kan memang sudah jelas ada aturannya, kalau kamu PNS memang boleh pakai tutup muka?" kata Fachrul.

Gara-gara pernyataannya itu Fachrul dikritik DPR hingga ormas Islam, namun akhirnya meminta maaf sambil menyebut dia favorit memakai celana cingkrang.

Sri Mulyani vs Abdul Halim, Desa Siluman 

Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Jamal Ramadhan dan Fanny Kusumawardhani/kumparan

Dua menteri Jokowi terlibat silang pendapat soal temuan 53 desa di Konawe yang fiktif atau siluman untuk menerima dana desa. Kedua menteri itu adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar.

Sri Mulyani menyebut, ada desa tak berpenghuni alias ‘desa siluman’ yang sengaja dibentuk demi mendapat kucuran dana desa Rp 900 juta setahun. Fakta ini sebetulnya sudah diusut polisi 3 bulan sebelum Sri Mulyani bicara dan memicu kegegeran.

Keterangan itu ternyata dibantah oleh Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar. Kakak Cak Imin itu bahkan meminta pernyataan Sri Mulyani tak dijadikan rujukan.

 Namun hasil investigasi ternyata membenarkan desa siluman atau fiktif tersebut. Buntutnya, Sri Mulyani menyetop dana desa ke 4 desa yang cacat prosedur itu senilai total Rp 5 miliar. Keputusan itu ditentang Menteri Abdul Halim, namun kasus ini berlanjut di meja hijau.

Muhadjir, Kelas Pranikah

Menteri PMK Muhadjir Effendy dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) terkait virus corona, di Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (28/1). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Pro kontra datang dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, yang melontarkan wacana kelas pranikah bagi pasangan yang akan menikah.

Program ini akan dimulai pada tahun 2020 di seluruh Indonesia dan berlaku untuk semua calon pasangan. Tujuannya, pembekalan untuk menekan angka perceraian.

Kelas pranikah itu sudah dilakukan sejak lama oleh gereja Katolik. Umat Katolik yang hendak menikah harus mengikuti bimbingan pranikah selama 3 bulan.

Wacana ini lalu memicu polemik. Bahkan, sejawat Muhadjir di Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menyebut pemerintah kurang kerjaan mengurusi ranah privasi warga. Meski memicu pro kontra, wacana ini tidak pernah dicabut sampai sekarang.

Prabowo dan Luhut Bicara China di Natuna

Prabowo dan Luhut. Foto: AFP/Juni Kriswanto, Aditia Noviansyah/kumparan

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ikut memicu polemik setelah berkomentar tentang ketegangan di Perairan Natuna. Saat masyarakat Indonesia dibuat geram karena kapal-kapal China kembali menyerbu Natuna dikawal coast guard, Prabowo menyebut China adalah sahabat.

Senada dengan Prabowo, Menko Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, berkomentar lebih 'santuy' dengan menyebut masalah di Natuna jangan dibesar-besarkan.

"Sebenarnya kan kita juga kekurangan kemampuan kapal untuk melakukan patroli di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) kita itu. Sekarang memang coast guard kita itu, Bakamla, sedang diproses supaya betul-betul menjadi coast guard yang besar sekaligus dengan peralatannya," imbuhnya.

"Ya kalau kita enggak hadir, kan orang hadir. Jadi kita sebenarnya yang paling marah pertama itu pada diri kita sendiri. Kita punya kapal belum cukup," sambungnya.

Tak hanya itu, senior Prabowo di militer itu justru mengaitkan serbuan kapal China di Natuna itu dengan investasi. Dia khawatir ketegangan dengan China berdampak pada investasi

"Ya makanya (supaya enggak ganggu investasi), saya bilang untuk apa diributin. Sebenarnya kita juga mesti lihat, kita ini harus membenahi diri kita," kata Luhut usai pertemuan sore bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (3/1).

Edhy Prabowo, Ekspor Benih Lobster dan Penenggelaman Kapal

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengamati suasana Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Muara Baru, Jakarta, Senin (28/10/2019). Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo memantik protes karena ingin mengubah kebijakan menteri sebelumnya, Susi Pudjiastuti, soal larangan ekspor benih lobster dan penenggelaman kapal illegal fishing.

Menurut Edhy, hal ini dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah budidaya lobster di level petambak. Pasalnya, sekitar 80 persen benih lobster yang diterima Vietnam berasal dari Indonesia, sehingga akan menambah pendapatan petambak.

"Saya sangat salut dengan Badan Karantina, Polairud, Angkatan Laut yang bahu-membahu menggagalkan (penjualan benih lobster). Tapi apakah akan begini terus? Sementara penangkapan ada, mereka (petambak) juga tergantung dengan pekerjaannya, kita nggak kasih solusi. Harus ada solusi di sini," kata Edy.

Gara-gara wacana ini, menteri asal Gerindra itu diprotes banyak kalangan. Baik DPR, pengamat, maupun petambak lobster. Bahkan, Presiden Jokowi meminta Edhy tak gegabah mengubah kebijakan. Hingga saat ini kebijakan ini masih dikaji.

Soal penenggelaman kapal, Menteri Edhy mungkin tak termasuk yang tidak berbangga dengan capaian Indonesia yang tegas menenggelamkan kapal pencuri ikan. Edhy ingin kapal pencuri itu dihibahkan. Penenggelaman hanya dilakukan untuk kapal yang kabur.

Kapal sitaan yang status hukumnya sudah tetap atau inkrah akan dihibahkan kepada nelayan. Menurut catatan dia, ada 45 kapal sitaan yang kondisinya masih bagus yang siap dihibahkan ke nelayan.

Pemerintah kini tengah merancang prosedur penyerahan kapal tangkapan kepada nelayan. Termasuk pencari ikan yang berhak mendapatkan kapal, di antaranya nelayan yang berjasa.

"Misal dihibahkan ke nelayan atau ke pemerintah sekitarnya atau pemda. Itu juga harus clear makanya kita minta untuk kaji dari sisi penerima pelakunya," ucapnya.

Yasonna, Tanjung Priok Kriminal dan Harun Masiku 

Yasonna Laoly berjalan di Istana Kepresidenan, Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Menkumham Yasonna Laoly mungkin jadi menteri paling memicu polemik di 100 hari masa jabatan Presiden Jokowi. Di antaranya pidato yang menyebut banyak kriminal di Tanjung Priok karena daerah di sana miskin.

Saat itu Yasonna mengaku sedang menjelaskan teori bahwa kriminalitas adalah produk dari kemiskinan. Namun, Yasonna membandingkan Tanjung Priok yang miskin dengan Menteng yang elite.

“Berikan saya 2 orang anak. Satu anak lahir di Menteng, ibu kaya, ayah kaya. Berikan saya juga anak dari Tanjung Priok, lahir dari ibu pelacur, bapak preman, kasih ke saya. Split them in years. Look at them who will be the criminal,” lanjut dia.

Komentar itu memicu protes. Semula dari anggota DPR asal Tanjung Priok Ahmad Sahroni dan pengamat yang menyebut koruptor tak lahir di daerah miskin, lalu ternyata bergulir jadi protes massa.

Ribuan warga Tanjung Priok tumpah ke jalan mendemo Yasonna di Kemenkumham, karena pidato itu dianggap merendahkan mereka. Jalanan di Rasuna Said pun lumpuh, namun akhirnya Yasonna meminta maaf.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (kanan) dan Yasonna Laoly (kiri) saat menyampaikan keterangan pers di kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (15/1). Foto: ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Selain perkara teori kriminalitas Tanjung Priok, Yasonna memancing polemik lebih keras karena dianggap menyembunyikan informasi soal keberadaan buronan KPK, Harun Masiku.

Yasonna yang juga politikus PDIP itu mengatakan Harun pergi ke Singapura sejak 6 Januari atau dua hari sebelum OTT KPK. Sejak saat itu, kata Yasonna, Harun belum kembali ke Indonesia, padahal berbagai sumber memastikan Harun sudah tiba 7 Januari.

Yasonna membantah kabar eks caleg DPR Dapil 1 Sumatera Selatan itu telah kembali ke tanah air pada 7 Januari.

“Jadi kan sudah dibilang tanggal 6, yang lebih tahu dia masuk atau keluar kan Imigrasi, gimana sih, kan Dirjen Imigrasi sudah bilang,” ketus Yasonna.

"Pokoknya belum di Indonesia," sambungnya.

Berulang kali wartawan tanya di beda hari, Yasonna kekeh eks caleg PDIP itu belum di Indonesia.

Sampai akhirnya upaya Yasonna diduga menutupi keberadaan Harun dibongkar oleh bawahannya, Dirjen Imigrasi Ronny Sompie. Eks Kadiv Humas Polri itu mengungkap Harun ada di Indonesia sejak 7 Januari.

Ronny berdalih ada delay time dalam pemrosesan data perlintasan, sehingga data Harun Masiku tiba di Indonesia telat diketahui. Ia pun meminta jajarannya untuk mengusut keterlambatan itu.

Atas fakta itu Yasonna didesak mundur oleh LSM. Namun, alih-alih mundur, politikus PDIP itu malah mencopot Ronny Sompie yang mengungkap fakta Harun Masiku.

Pegawai Imigrasi lalu ramai-ramai memposting logo imigrasi berwarna hitam sebagai simpati bagi Ronny Sompie.

Bagaimana menurutmu 100 hari Jokowi?