Kontroversi Para Menteri di 100 Hari Jokowi
PerbesarPresiden Jokowi menginjak usia 100 hari kerja di periode kedua, sejak dilantik 20 Oktober 2019. Usia yang jamak dijadikan tahap awal untuk mengevaluasi performa kabinet.
Di antara yang menyita perhatian dalam 100 hari Kabinet Indonesia Kerja adalah sepak terjang para menteri yang mayoritas wajah baru dibandingkan periode pertama.
kumparan merangkum kontroversi beberapa menteri terkait komentar maupun wacana yang memicu polemik, juga pernyataan yang bertentangan di antara para menteri.
Berikut dirangkum pada Kamis (30/1):
Fachrul Razi, Celana Cingkrang dan Niqab
Menteri Agama Fachrul Razi memicu polemik di sekitar sepekan menjabat karena pidatonya 'memusuhi' penggunaan celana cingkrang dan niqab atau penutup wajah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Kemudian masalah celana cingkrang-cingkrang itu tidak dilarang dari aspek agama, karena memang agama pun tidak melarang. Tapi dari aturan pegawai bisa, misal di tempat ditegur celana kok tinggi gitu?"
"Kamu enggak lihat aturan negara gimana? Kalau enggak bisa ikuti keluar kamu," tegas mantan Wakil Panglima TNI itu.
Selain celana cingkrang bagi PNS pria, mantan timses Jokowi itu juga menolak penutup wajah bagi perempuan atau niqab.
"Kalau instansi pemerintah kan memang sudah jelas ada aturannya, kalau kamu PNS memang boleh pakai tutup muka?" kata Fachrul.
Gara-gara pernyataannya itu Fachrul dikritik DPR hingga ormas Islam, namun akhirnya meminta maaf sambil menyebut dia favorit memakai celana cingkrang.
Sri Mulyani vs Abdul Halim, Desa Siluman
Dua menteri Jokowi terlibat silang pendapat soal temuan 53 desa di Konawe yang fiktif atau siluman untuk menerima dana desa. Kedua menteri itu adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar.
Sri Mulyani menyebut, ada desa tak berpenghuni alias ‘desa siluman’ yang sengaja dibentuk demi mendapat kucuran dana desa Rp 900 juta setahun. Fakta ini sebetulnya sudah diusut polisi 3 bulan sebelum Sri Mulyani bicara dan memicu kegegeran.
“Sekarang muncul desa-desa baru yang enggak ada penduduknya karena adanya dana desa. Makanya kita mau evaluasi karena adanya transfer setiap bulannya."
Keterangan itu ternyata dibantah oleh Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar. Kakak Cak Imin itu bahkan meminta pernyataan Sri Mulyani tak dijadikan rujukan.
"Sejauh ini belum ada (desa siluman), termasuk (di) Konawe. Ada pertanggungjawabannya. Sudah kita laporkan, enggak usah pakai anu (omongan Sri Mulyani)."
Namun hasil investigasi ternyata membenarkan desa siluman atau fiktif tersebut. Buntutnya, Sri Mulyani menyetop dana desa ke 4 desa yang cacat prosedur itu senilai total Rp 5 miliar. Keputusan itu ditentang Menteri Abdul Halim, namun kasus ini berlanjut di meja hijau.
Muhadjir, Kelas Pranikah
Pro kontra datang dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, yang melontarkan wacana kelas pranikah bagi pasangan yang akan menikah.
Program ini akan dimulai pada tahun 2020 di seluruh Indonesia dan berlaku untuk semua calon pasangan. Tujuannya, pembekalan untuk menekan angka perceraian.
"Apa perlu sertifikat atau tidak itu kan soal teknis. Yang penting bahwa mereka harus ada semacam program pembelajaran pranikah."
Kelas pranikah itu sudah dilakukan sejak lama oleh gereja Katolik. Umat Katolik yang hendak menikah harus mengikuti bimbingan pranikah selama 3 bulan.
Wacana ini lalu memicu polemik. Bahkan, sejawat Muhadjir di Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menyebut pemerintah kurang kerjaan mengurusi ranah privasi warga. Meski memicu pro kontra, wacana ini tidak pernah dicabut sampai sekarang.
Prabowo dan Luhut Bicara China di Natuna
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ikut memicu polemik setelah berkomentar tentang ketegangan di Perairan Natuna. Saat masyarakat Indonesia dibuat geram karena kapal-kapal China kembali menyerbu Natuna dikawal coast guard, Prabowo menyebut China adalah sahabat.
"Kita tentunya gini, kita masing masing ada sikap. Kita harus cari satu solusi baik lah di ujungnya. Saya kira ada solusi baik. Kita selesaikan dengan baik ya, bagaimanapun China negara sahabat."
Senada dengan Prabowo, Menko Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, berkomentar lebih 'santuy' dengan menyebut masalah di Natuna jangan dibesar-besarkan.
"Sebenarnya enggak usah dibesar-besarinlah kalau soal kehadiran kapal (Coast Guard China) itu."
"Sebenarnya kan kita juga kekurangan kemampuan kapal untuk melakukan patroli di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) kita itu. Sekarang memang coast guard kita itu, Bakamla, sedang diproses supaya betul-betul menjadi coast guard yang besar sekaligus dengan peralatannya," imbuhnya.
"Ya kalau kita enggak hadir, kan orang hadir. Jadi kita sebenarnya yang paling marah pertama itu pada diri kita sendiri. Kita punya kapal belum cukup," sambungnya.
Tak hanya itu, senior Prabowo di militer itu justru mengaitkan serbuan kapal China di Natuna itu dengan investasi. Dia khawatir ketegangan dengan China berdampak pada investasi
"Ya makanya (supaya enggak ganggu investasi), saya bilang untuk apa diributin. Sebenarnya kita juga mesti lihat, kita ini harus membenahi diri kita," kata Luhut usai pertemuan sore bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (3/1).
Edhy Prabowo, Ekspor Benih Lobster dan Penenggelaman Kapal
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo memantik protes karena ingin mengubah kebijakan menteri sebelumnya, Susi Pudjiastuti, soal larangan ekspor benih lobster dan penenggelaman kapal illegal fishing.
"Kenapa enggak ambil langkah izinkan budi daya, kita berikan (izin) ekspor (benih lobster) dengan kuota."
Menurut Edhy, hal ini dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah budidaya lobster di level petambak. Pasalnya, sekitar 80 persen benih lobster yang diterima Vietnam berasal dari Indonesia, sehingga akan menambah pendapatan petambak.
"Saya sangat salut dengan Badan Karantina, Polairud, Angkatan Laut yang bahu-membahu menggagalkan (penjualan benih lobster). Tapi apakah akan begini terus? Sementara penangkapan ada, mereka (petambak) juga tergantung dengan pekerjaannya, kita nggak kasih solusi. Harus ada solusi di sini," kata Edy.
Gara-gara wacana ini, menteri asal Gerindra itu diprotes banyak kalangan. Baik DPR, pengamat, maupun petambak lobster. Bahkan, Presiden Jokowi meminta Edhy tak gegabah mengubah kebijakan. Hingga saat ini kebijakan ini masih dikaji.
Soal penenggelaman kapal, Menteri Edhy mungkin tak termasuk yang tidak berbangga dengan capaian Indonesia yang tegas menenggelamkan kapal pencuri ikan. Edhy ingin kapal pencuri itu dihibahkan. Penenggelaman hanya dilakukan untuk kapal yang kabur.
Kapal sitaan yang status hukumnya sudah tetap atau inkrah akan dihibahkan kepada nelayan. Menurut catatan dia, ada 45 kapal sitaan yang kondisinya masih bagus yang siap dihibahkan ke nelayan.
"Bagi yang sudah inkrah ada langkahnya. Langkah pertama, pemanfaatan untuk nelayan kita, kalau memang bisa kami serahkan."
Pemerintah kini tengah merancang prosedur penyerahan kapal tangkapan kepada nelayan. Termasuk pencari ikan yang berhak mendapatkan kapal, di antaranya nelayan yang berjasa.
"Misal dihibahkan ke nelayan atau ke pemerintah sekitarnya atau pemda. Itu juga harus clear makanya kita minta untuk kaji dari sisi penerima pelakunya," ucapnya.
Yasonna, Tanjung Priok Kriminal dan Harun Masiku
Menkumham Yasonna Laoly mungkin jadi menteri paling memicu polemik di 100 hari masa jabatan Presiden Jokowi. Di antaranya pidato yang menyebut banyak kriminal di Tanjung Priok karena daerah di sana miskin.
Saat itu Yasonna mengaku sedang menjelaskan teori bahwa kriminalitas adalah produk dari kemiskinan. Namun, Yasonna membandingkan Tanjung Priok yang miskin dengan Menteng yang elite.
“Itu sebabnya kejahatan lebih banyak terjadi di daerah miskin. Slum area, bukan di Menteng. Anak-anak Menteng tidak (banyak kriminalitas). Tapi coba Anda pergi di Tanjung Priok. Di situ ada kriminal, lahir dari kemiskinan.”
“Berikan saya 2 orang anak. Satu anak lahir di Menteng, ibu kaya, ayah kaya. Berikan saya juga anak dari Tanjung Priok, lahir dari ibu pelacur, bapak preman, kasih ke saya. Split them in years. Look at them who will be the criminal,” lanjut dia.
Komentar itu memicu protes. Semula dari anggota DPR asal Tanjung Priok Ahmad Sahroni dan pengamat yang menyebut koruptor tak lahir di daerah miskin, lalu ternyata bergulir jadi protes massa.
Ribuan warga Tanjung Priok tumpah ke jalan mendemo Yasonna di Kemenkumham, karena pidato itu dianggap merendahkan mereka. Jalanan di Rasuna Said pun lumpuh, namun akhirnya Yasonna meminta maaf.
Selain perkara teori kriminalitas Tanjung Priok, Yasonna memancing polemik lebih keras karena dianggap menyembunyikan informasi soal keberadaan buronan KPK, Harun Masiku.
Yasonna yang juga politikus PDIP itu mengatakan Harun pergi ke Singapura sejak 6 Januari atau dua hari sebelum OTT KPK. Sejak saat itu, kata Yasonna, Harun belum kembali ke Indonesia, padahal berbagai sumber memastikan Harun sudah tiba 7 Januari.
“Ke Singapura. Jadi tanggal 8 kan OTT, tanggal 6 dia sudah di luar. Apa tujuannya di luar kita tidak tahu, barangkali dia juga tidak tahu akan di-OTT. Dia memang sudah keluar dari Republik Indonesia.”
Yasonna membantah kabar eks caleg DPR Dapil 1 Sumatera Selatan itu telah kembali ke tanah air pada 7 Januari.
“Jadi kan sudah dibilang tanggal 6, yang lebih tahu dia masuk atau keluar kan Imigrasi, gimana sih, kan Dirjen Imigrasi sudah bilang,” ketus Yasonna.
"Pokoknya belum di Indonesia," sambungnya.
Berulang kali wartawan tanya di beda hari, Yasonna kekeh eks caleg PDIP itu belum di Indonesia.
Sampai akhirnya upaya Yasonna diduga menutupi keberadaan Harun dibongkar oleh bawahannya, Dirjen Imigrasi Ronny Sompie. Eks Kadiv Humas Polri itu mengungkap Harun ada di Indonesia sejak 7 Januari.
"Saya sudah menerima informasi berdasarkan pendalaman di sistem termasuk data melalui IT yang dimiliki stakeholder terkait di Bandara Soetta, bahwa HM (Harun) telah melintas masuk kembali ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Batik pada tanggal 7 Januari 2020."
Ronny berdalih ada delay time dalam pemrosesan data perlintasan, sehingga data Harun Masiku tiba di Indonesia telat diketahui. Ia pun meminta jajarannya untuk mengusut keterlambatan itu.
Atas fakta itu Yasonna didesak mundur oleh LSM. Namun, alih-alih mundur, politikus PDIP itu malah mencopot Ronny Sompie yang mengungkap fakta Harun Masiku.
Pegawai Imigrasi lalu ramai-ramai memposting logo imigrasi berwarna hitam sebagai simpati bagi Ronny Sompie.
Bagaimana menurutmu 100 hari Jokowi?