Korban KKB Terus Berjatuhan, Istana Evaluasi Situasi Keamanan di Papua

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat memimpin rapat koordinasi situasi keamanan Papua di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (26/4). Foto: Kantor Staf Presiden RI

Penyerangan yang dilakukan KKB Papua terus menimbulkan korban. Mulai dari siswa sekolah, guru, hingga terbaru Kabinda Papua Mayjen TNI Anumerta I Gusti Putu Danny Nugraha.

Kasus ini menjadi evaluasi saat KSP Moeldoko menggelar Rapat Koordinasi Perkembangan Situasi Keamanan Terkini Papua di Gedung Bina Graha Jakarta.

“Operasi di Papua perlu dievaluasi. Kadang-kadang ada sesuatu yang simple tapi justru membuat rumit keadaan. Jangan terjebak pada situasi itu, maka harus ada perubahan dan pembenahan,” kata Moeldoko, Senin (26/4).

Dalam rapat, Moeldoko yang didampingi Deputi V KSP Jaleswari Pramodawardhani mengumpulkan kementerian/lembaga terkait mulai dari Kemenkopolhukam, BIN, TNI, Polri, BNPT hingga Bupati Kabupaten Intan Jaya. Moeldoko meminta berbagai masukan untuk mencari solusi terbaik penanganan KKB di Papua.

Pada kesempatan itu, Kabaintelkam Polri Komjen Paulus Waterpauw setuju dengan pernyataan Moeldoko. Paulus menilai tatanan sinergitas di lapangan belum padu. Dengan begitu, upaya penumpasan dan penangkapan KKB bisa terus berlanjut.

Kemenkopolhukam juga langsung menggelar rakor khusus yang dipimpin Menkopolhukam Mahfud MD. Salah satu poin yang dibahas adalah perlunya penguatan koordinasi dan meningkatkan intensitas operasi di Papua.

Di sisi lain, Waka BIN Letjen TNI Purn Teddy Lhaksmana Widya Kusuma menegaskan dengan kondisi Papua saat ini, maka pemerintah punya peluang untuk menuntaskan masalah KKB. Apalagi evaluasi operasi di Papua sudah dibahas.

“Operasi penuntasan KKB harus dilanjutkan,” jelas Teddy.

Teddy menambahkan, penyebutan nama KKB sudah tidak sesuai dan beberapa pihak mengusulkan penyebutan KKB menjadi separatis teroris. Hal ini menjadi sebuah tindak kontra-terorisme melalui Resolusi 1373 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Letnan Jenderal TNI Joni Supriyanto juga menambahkan bahwa penanganan KKB di Papua perlu melibatkan tokoh dan masyarakat adat hingga pemda.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (29/3). Foto: Dok. Istimewa

Sementara Kepala BNPT Boy Rafli Amar dan Asops Kapolri Irjen Pol Imam Sugianto sepakat operasi di Papua bukan operasi militer, melainkan operasi penegakkan hukum.

“Maka kejahatan KKB di Papua bisa diproses secara hukum. Tapi keterlibatan TNI di sana terkait masalah kedaulatan negara, sehingga harus totalitas hadapi situasi di Papua,” jelas Boy.

Sementara Bupati Puncak Jaya Yuni Wonda berharap penanganan situasi di Papua, khususnya di Puncak Jaya, memerlukan pengawasan dan pendekatan khusus.

“Perlu ada pendekatan ke masyarakat, bangun komunikasi yang baik. Perlu juga pembangunan infrastruktur jalan, rumah singgah, dan listrik,” ungkap Yuni.