Korea Utara: Nancy Pelosi Perusak Perdamaian

Ketua DPR AS Nancy Pelosi bertemu dengan Ketua Majelis Nasional Korea Selatan Kim Jin-pyo di Seoul, Korea Selatan, Kamis (4/8/2022). Foto: Kim Min-Hee/Pool via REUTERS

Korea Utara mengecam Ketua DPR Amerika Serikat (AS), Nancy Pelosi, pada Sabtu (6/8). Sebab Pelosi mendukung deterensi nuklir terhadap Korut ketika mengunjungi Korea Selatan.

Pelosi menemui Ketua Majelis Nasional Korsel, Kim Jin-pyo. Pada Kamis (4/8), keduanya menyerukan pencegahan senjata nuklir. Mereka kemudian berjanji untuk mencapai denuklirisasi Korut.

Setelah pertemuan itu, Pelosi sempat singgah pula di perbatasan sepanjang 248 kilometer, Zona Demiliterisasi Korea (DMZ). Jalur yang melintasi Semenanjung Korea itu berfungsi sebagai zona penyangga antara Korut dan Korsel. DMZ memiliki titik pertemuan antara kedua negara, yakni Daerah Keamanan Bersama (DKB).

Korut dan Korsel menggunakan area itu dalam keterlibatan diplomatik. Komando PBB dan Korut juga mengadakan perundingan militer di area yang dijaga ketat itu.

Pengunjung mengambil foto pagar yang dihiasi pita dengan pesan tertulis di atasnya, di 'taman perdamaian' Imjingak dekat Zona Demiliterisasi (DMZ) yang memisahkan Korea Utara dan Selatan. Foto: Anthony Wallace/AFP

Pelosi menjadi pejabat tertinggi AS pertama yang mengunjungi DKB sejak mantan Presiden AS, Donald Trump. Pada 2019, Trump mengadakan pembicaraan dengan pemimpin Korut, Kim Jong-un.

"[Pelosi] bahkan muncul di Daerah Keamanan Bersama Panmunjom, benar-benar mengkhianati visi kebijakan bermusuhan pemerintah AS saat ini terhadap [Korut[," ujar Dirjen Departemen Pers dan Informasi di Kementerian Luar Negeri Korut, Jo Yong Sam, dikutip dari AFP, Sabtu (6/8).

"AS hanya menambahkan bahan bakar ke api," tambah dia.

Menanggapi rentetan tindakan Pelosi, Korut menggambarkannya sebagai perusak perdamaian internasional.

Korut mengatakan, AS meluncurkan skema untuk meningkatkan ketegangan di Semenanjung Korea. Menurutnya, Pelosi turut membenarkan kebijakan AS yang bermusuhan terhadap Korut dan mendukung penumpukan senjata AS.

"Pelosi, perusak perdamaian dan stabilitas internasional terburuk, telah menimbulkan kemarahan rakyat China karena pesta makannya baru-baru ini ke Taiwan," tegas Jo, dikutip dari Reuters.

"AS harus membayar konsekuensi atas semua sumber masalah yang ditimbulkannya ke mana pun dia pergi," lanjutnya.

Ilustrasi Zona Demiliterisasi (DMZ) di Korea. Foto: Jung Yeon-je / AFP

Teguran tersebut menyusul pernyataan terkait dari Kim Jong-un. Dia mengumumkan, negaranya siap memobilisasi kekuatan nuklir dalam mengatasi konflik militer mendatang dengan AS dan Korsel.

Sepanjang tahun ini, Korut telah meluncurkan uji coba senjata beruntun. Pyongyang bahkan menembakkan rudal balistik antarbenua dari jarak penuh untuk pertama kalinya sejak 2017.

AS dan Korsel memperingatkan, Korut sedang bersiap mengadakan uji coba nuklir ketujuhnya. Laporan PBB menunjukkan, Korut menyiapkan peluncuran itu selama enam bulan pertama tahun ini. AS dan Korsel lantas berjanji akan mencegah rencana tersebut.

"Kedua belah pihak menyatakan keprihatinan tentang situasi mengerikan dari ancaman Korea Utara yang semakin meningkat," terang pernyataan Pelosi dan Kim Jin-pyo.

"Kami setuju untuk mendukung upaya kedua pemerintah untuk mencapai denuklirisasi praktis dan perdamaian melalui kerja sama internasional dan dialog diplomatik, berdasarkan pencegahan yang kuat dan diperluas terhadap Utara," sambungnya.

Warga melintasi siaran TV berita yang melaporkan tentang peluncuran tiga rudal Korea Utara termasuk yang dianggap sebagai rudal balistik antarbenua (ICBM), di Seoul, Korea Selatan, Rabu (25/5/2022). Foto: Kim Hong-Ji/REUTERS

Pelosi tiba di Korsel pada Rabu (3/8) setelah memicu amarah China berkat perjalanannya ke Taiwan pada Selasa (2/8). Dalam kesempatan itu, Presiden Korsel, Yoon Suk-yeol, tidak menemui Pelosi.

Yoon justru mengadakan panggilan telepon dengan Pelosi. Dia menyampaikan janji untuk bekerja sama dengan Kongres AS.

Media Korsel berspekulasi bahwa Yoon sengaja menghindari pertemuan dengan Pelosi. Sebab, dia tidak ingin memicu permusuhan dengan China.

"Setiap keputusan dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan nasional kami," terang Sekretaris Senior Presiden Bidang Humas, Choi Young-bum.