Korut & Rusia Sepakat Saling Beri Bantuan Militer jika Diserang Negara Lain

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un berjabat tangan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin setibanya di Pyongyang, Korea Utara, Selasa (18/6/2024). Foto: KCNA/via REUTERS

Korea Utara (Korut) dan Rusia pada Rabu (19/6) meneken kesepakatan pemberian bantuan militer jika masing-masing negara menghadapi agresi bersenjata.

Kesepakatan itu ditandatangani di Pyongyang oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dan Pemimpin Korut Kim Jong-un. Lawatan Putin ke Korut pada 2024 merupakan yang pertama dalam 24 tahun terakhir.

Perjanjian yang diteken pada Rabu hampir serupa dengan perjanjian 1961 yang disepakati oleh aliansi Perang Dingin. Kesepakatan itu dibatalkan pada 1990 saat Uni Soviet membuka hubungan diplomatik dengan Korsel.

Kesepakatan yang diteken Kim dan Putin tertuang pada perjanjian kemitraan strategis komprehensif.

“Jika salah satu pihak menghadapi invasi bersenjata dan berada dalam keadaan perang, pihak lain akan segera menggunakan segala cara yang ada untuk memberikan bantuan militer dan bantuan lainnya sesuai dengan Pasal 51 Piagam PBB dan hukum masing-masing negara,” bunyi pasal 4 perjanjian itu.

Pasal 51 Piagam PBB yang disinggung dalam perjanjian berisi hak negara melakukan aksi pertahanan secara individu atau kolektif.

Kesepakatan yang dijalin dua negara terwujud saat mereka menghadapi isolasi internasional.

Amerika Serikat bahkan mengkhawatirkan mengenai seberapa besar dukungan Rusia kepada Korut. Apalagi Korut beberapa tahun terakhir kerap menguji senjata termasuk yang berkekuatan nuklir.

Kim menyambut baik kesepakatan negaranya dengan Rusia. Dia secara eksplisit mengaitkan kesepakatan dengan upaya Korut dan Rusia melawan hegemoni dan imperialisme Barat yang dipimpin AS.

"Dua negara akan mengambil tindakan bersama demi memperkuat kemampuan pertahanan demi mencegah perang dan memastikan keamanan dan perdamaian regional dan internasional," ucap kantor berita Korut KCNA setelah Kim dan Putin menyepakati perjanjian komprehensif itu.

Sampai sekarang Korsel dan AS belum berkomentar perihal perjanjian baru Rusia dan Korut. Sementara Jepang mengaku khawatir karena Putin tak menjanjikan akan mengesampingkan kerja sama teknologi militer dengan Korut.

Sebelum kesepakatan, AS dan Korsel menuduh Korut melanggar hukum internasional akibat mengirim senjata ke Rusia yang digunakan untuk perang Ukraina. Otoritas Ukraina bahkan mengaku, punya bukti mengenai sisa senjata Korut yang dipakai Rusia menyerang negaranya.

Baik Rusia dan Korut sama-sama menolak tuduhan penerimaan atau penggunaan senjata.