Koster: Kebijakan Hulu dan Hilir di Indonesia Tak Sinkron, Ada Mafia Bermain

Gubernur Bali Wayan Koster. Foto: Pemprov Bali

Gubernur Bali Wayan Koster mengkritik beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat. Menurutnya, ada kebijakan yang tidak sinkron dengan situasi di daerah.

"Saya mengamati antara kebijakan di hulu dan di Indonesia ini tidak sinkron," kata Koster melalui akun Youtube Pemprov Bali, Selasa (28/9).

Koster mengatakan, salah satu kebijakan tersebut adalah mengenai subsidi dan impor kebutuhan pangan.

Kini, pemerintah terus menggenjot subsidi dan impor pangan sekaligus. Menurutnya, kebijakan menyebabkan Indonesia surplus sehingga harga pangan di tingkat petani jatuh.

"Di hulu petani kita dibombardir dengan kebijakan subsidi pupuk, subsidi benih, macam-macam, berhasil terlampaui besar begitu menjadi produk di hilirnya impor, kan mati dia, kan nggak laku berasnya," ucap Koster.

"Kita surplus beras tapi kita impor beras, kita surplus bawang putih tapi impor, alasannya karena HPP (harga pokok penjualan) harganya dibuat yang lebih rendah sehingga yang masuk produk impor," tambah dia.

Menurut Koster, kebijakan itu disebabkan akibat ada mafia pangan di pemerintahan. Sehingga sudah sepantasnya pemerintah membuat kebijakan yang pro terhadap rakyat, dalam hal ini petani.

"Kalau impor teknologi oke, tapi kalau alam kita yang begitu kaya dengan pertanian, kelautannya sampai kita mengimpor ada yang salah, ya regulasi salah, kenapa salah? Ada yang berkepentingan di dalamnya. Mafia ya pasti sudah, asli ini mafia, saya di DPR sudah mengawasi yang begini-begini," kata dia.

Ilustrasi petani garam. Foto: ANTARA FOTO/Saiful Bahri

Politikus PDIP itu juga mengkritik kebijakan impor garam, aturan garam wajib label yodium dan SNI.

Menurut dia, sebagai negara agraris sudah sepatutnya Indonesia mampu memenuhi kebutuhan konsumsi garam dalam negeri. Ia kini membuat aturan yang memperbolehkan petani lokal membuat industri rumahan pada sektor garam.

"Maka saya undang dari POM untuk menguji garam kita, lokal Bali dengan yang SNI. Dengan parameter yang sama apple to apple. Benar tidak yang SNI itu kadar yodiumnya 20 persen? Benar tidak garam kita ini kandungannya lebih jelek unsur-unsur mineralnya dari garam SNI," kata Koster.

"Saya enggak yakin. Kalau nanti terbukti enggak benar maka SNI ini adalah akal-akalan. Untuk mempermudah produk impor dan mematikan petani garam kita," tutur dia.

Lebih lanjut, Koster menegaskan selama memimpin Bali, ia akan menolak kebijakan dari pemerintah pusat yang dinilai merugikan pemerintahannya.

"Jadi kebijakan semua kementerian harus inliner dengan kondisi kita di Bali, alamnya, manusianya dan budayanya. Kalau tidak sinkron, sorry. Ga akan saya mau. Jadi enggak selalu kebijakan itu cocok dengan lokal, kadang mematikan juga," tutup dia.