KPAI Dorong Pemerintah Gencarkan Pendidikan Kebencanaan Sejak Dini

Komisioner KPAI Bidang Sosial dan Anak Dalam Situasi Darurat Susianah (kiri) bersama Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Pers Retno Listyarti (kanan) di Kantor KPAI, Jakarta Pusat. (Foto: Iqbal Firdaus/kumparan)

Bencana alam yang terjadi silih berganti di Indonesia membuat ribuan bangunan sekolah masuk zona kerentanan tinggi. Sebab, dalam Peta Sumber Gempa Nasional 2017, sebanyak 4 juta penduduk dan 2.892 bangunan sekolah berada dalam zona bahaya dalam radius satu kilometer dari jalur sesar.

Karena itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta semua pihak untuk mewaspadai ancaman potensi bencana ini.

“Memang, kita tak harus panik, namun juga tak boleh menafikan, apalagi mengabaikan risiko bencana. Jangan juga data-data para ahli ini dianggap menakut-nakuti dan mengancam investasi di daerah,” ujar Komisioner KPAI Retno Listyarti dalam keterangannya, Jumat (11/1).

Guru bersama warga bergotong royong membersihkan tanah yang yang menerjang ruang kelas akibat longsor di MTs. Nahdlatuth Thullaab, Desa Jelun, Banyuwangi. (Foto: ANTARA FOTO/Budi Candra Setya)

Menurut peta tersebut, selain fasilitas kesehatan, ditemukan fasilitas kesehatan sebanyak 40 rumah sakit dan 126 puskesmas, dan jumlah penduduk mencapai 4.103.975jiwa yang terancam. Sedangkan potensi bencana turut mengintai infrastruktur transportasi sebanyak 11 pelabuhan, 21 terminal, 2 stasiun, 237 ruas jalan provinsi sepanjang 652,3 km, 31 ruas jalur kereta api dengan panjang 83,3 km, 15 ruas jalan tol sepanjang 20,1 km.

Dengan demikian, KPAI mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah segera menggencarkan edukasi kepada seluruh masyarakat. Menurut Retno, membangun kesadaran warga negara akan ancaman bencana sangat membantu pemerintah untuk meminimalkan korban jiwa dan kerugian harta benda.

"Segera membuat papan petunjuk evakuasi dan titik kumpul di semua sekolah dan juga di lingkungan RT/RW, yang berada di zona rentan bencana maupun tidak, dan menggalakkan sosialisasi ke masyarakat maupun pihak sekolah untuk simulasi bencana secara rutin. Sehingga siswa dan masyarakat paham apa yang harus dilakukan di saat bencana terjadi," tuturnya.

Suasana warga korban gempa mengambil berbagai keperluan logistik di Mamboro, Palu Utara, Sulawesi Tengah. (Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Tak hanya itu, dalam jangka panjang, pemerintah juga harus menyiapkan program relokasi sekolah yang berada persis di jalur patahan untuk dipindahkan ke jalur yang aman di sisi kiri atau kanan dari jalur patahan tersebut.

Kemudian Retno juga mendukung agar kurikulum pendidikan kebencanaan mulai diterapkan kepada siswa-siswa di sekolah sejak dini.

"Kemdikbud, Kemenag, dan Kemenristekdikti untuk segera menyusun kurikulum pendidikan kebencanaan yang dimasukkan dalam mata pelajaran terkait, sehingga tidak membebani peserta didik," pungkas Retno.