KPAI Dukung UN Ditiadakan: Anggaran Bisa untuk Sekolah Cegah Corona

24 Maret 2020 15:49 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Komisioner bidang pendidikan Retno Listyarti saat konferensi pers tentang KPAI di awal 2019 mencatat banyaknya kasus-kasus anak di bidang pendidikan, Jakarta, Jumat (15/2/2019). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Komisioner bidang pendidikan Retno Listyarti saat konferensi pers tentang KPAI di awal 2019 mencatat banyaknya kasus-kasus anak di bidang pendidikan, Jakarta, Jumat (15/2/2019). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
ADVERTISEMENT
Pemerintah memutuskan untuk meniadakan Ujian Nasional atau UN untuk mencegah virus corona. Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti berharap alokasi anggaran UN tersebut bisa dialihkan ke program perlindungan corona untuk sekolah-sekolah.
ADVERTISEMENT
Program tersebut kata Retno, misalnya melakukan penyemprotan disinfektan ke sekolah-sekolah, untuk mencegah virus corona.
"Pengalihan biaya UN (jika memungkinkan) dapat dialihkan pada upaya perlindungan sekolah dari virus COVID-19 melalui program penyemprotan disinfektan sekolah secara berkala," kata Retno dalam keterangannya, Senin (24/3).
"(Selain itu) pengadaan alat pengukur suhu badan dan sabun pencuci tangan, ini dalam upaya melindungi warga sekolah jika sekolah kembali diaktifkan," kata dia.
KPAI menilai keputusan pemerintah untuk meniadakan UN sudah tepat. Namun Retno memberi catatan agar pemerintah benar-benar meniadakan UN dan tak menggantikannya dengan model tes lain.
"KPAI berharap pemerintah benar-benar meniadakan bukan menggantikan dengan bentuk tes online yang dapat dikerjakan di rumah. Namun benar-benar meniadakan," kata dia.
ADVERTISEMENT
"Keputusan ini adalah upaya untuk melindungi anak-anak dan para guru dari penyebaran virus COVID-19. Tentu saja ini kebijakan yang perlu diapresiasi karena sejalan dengan kepentingan terbaik bagi anak," lanjut Retno.
KPAI beranggapan, selama ini UN tidak bisa dijadikan syarat kelulusan siswa menempuh jenjang pendidikan lebih tinggi. "Meniadakan UN tidak masalah, karena UN sudah tidak menentukan kelulusan dan tidak lagi dijadikan penentu masuk ke jenjang yang lebih tinggi," lanjut dia.
Mendikbud Nadiem Makarim saat melakukan rapat kerja dengan Komisi X. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan
Mendikbud Nadiem Makarim sebelumnya mengatakan, alasan UN dibatalkan mempertimbangkan aspek kesehatan para siswa peserta dan keluarganya di rumah.
"Alasan nomor 1, prinsip dasar Kemdikbud yang terpenting adalah keamanan dan kesehatan siswa kita dan tentu juga keamanan keluarga mereka dan kakek nenek siswa," kata Nadiem Makarim dalam keterangan pers virtual, Selasa (24/3).
ADVERTISEMENT
"Kalau kita laksanakan UN di dalam tempat pengujian yang harus dikumpulkan, itu bisa menimbulkan risiko kesehatan besar bukan cuma siswa tapi untuk keluarga, dan kakek nenek (mereka)," lanjut dia.