News
·
6 April 2021 14:56

KPK: 5 Pejabat Setingkat Menteri hingga 33 Kepala Daerah Belum Lapor LHKPN

Konten ini diproduksi oleh kumparan
KPK: 5 Pejabat Setingkat Menteri hingga 33 Kepala Daerah Belum Lapor LHKPN (260841)
Ilustrasi KPK Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
Batas penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik untuk tahun 2020 telah berakhir pada 31 Maret 2021.
ADVERTISEMENT
KPK mencatat dari total 378.072 penyelenggara negara yang wajib lapor LHKPN, sebanyak 356.133 orang atau 94,20% sudah melapor. Artinya tersisa 21.939 penyelenggara negara yang belum melaporkan harta kekayaannya.
Plt juru bicara KPK, Ipi Maryati, menyatakan 21.939 penyelenggara negara yang belum melapor mulai dari tingkat pemerintah pusat hingga daerah.
Pada tingkat pemerintah pusat, kata Ipi, terdapat 93 pejabat setingkat menteri, wakil menteri dan kepala badan atau lembaga yang wajib lapor. Dari jumlah itu, 5 di antaranya belum lapor LHKPN.
"Di tingkat pemerintah daerah, KPK mencatat dari total 515 kepala daerah meliputi gubernur, bupati dan wali kota terdapat 33 kepala daerah yang belum menyampaikan laporan kekayaannya," ujar Ipi dalam keterangannya, Selasa (6/4).
ADVERTISEMENT
Ipi menyatakan, KPK membagi pelaporan tersebut berdasarkan penyelenggara negara dari unsur eksekutif, yudikatif, legislatif, dan BUMN/BUMD. Tercatat di bidang eksekutif, sebanyak 94,22 persen dari total 306.217 penyelenggara negara sudah lapor LHKPN.
KPK: 5 Pejabat Setingkat Menteri hingga 33 Kepala Daerah Belum Lapor LHKPN (260842)
Pelaksana Harian (Plh) Juru Bicara KPK yang baru Ipi Maryati menyampaikan konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/12/2019). Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Kemudian di bidang yudikatif, tercatat 98,27 persen dari total 19.778 orang sudah menyerahkan LHKPN,
"Bidang legislatif yaitu 84,84 persen dari total 20.094 wajib lapor sudah menyerahkan LHKPN. Dan dari BUMN/D, tercatat 97,34 persen dari total 31.983 orang sudah lapor LHKPN," kata Ipi.
"KPK juga mencatat per 31 Maret 2021 terdapat 762 instansi dari total 1.404 instansi di Indonesia atau sekitar 54 persen yang telah 100 persen menyampaikan LHKPN. Sebanyak 37 instansi di antaranya tercatat telah melaporkan secara lengkap," lanjutnya.
ADVERTISEMENT
Ipi mengingatkan kepada penyelenggara negara yang belum melapor LHKPN agar segera memenuhi kewajibannya. Sebab LHKPN sebagai salah satu instrumen penting dalam pencegahan korupsi.
"UU mewajibkan penyelenggara negara bersedia untuk diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. Penyelenggara negara juga wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat," kata Ipi.
KPK: 5 Pejabat Setingkat Menteri hingga 33 Kepala Daerah Belum Lapor LHKPN (260843)
P\Petugas pelaporan LHKPN, Jumat (10/1). Foto: Dok. Humas KPK
Sedangkan bagi LHKPN yang sudah diserahkan, kata Ipi, selanjutnya KPK akan melakukan verifikasi atas laporan kekayaan yang disampaikan.
"Jika hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap, maka penyelenggara negara wajib menyampaikan kelengkapannya maksimal 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan," ucapnya.
"Jika hingga batas waktu kelengkapan tidak dipenuhi, maka KPK akan mengembalikan laporan tersebut dan PN dianggap tidak menyampaikan LHKPN. Laporan kekayaan yang tidak lengkap akan mempengaruhi tingkat kepatuhan baik pada instansinya maupun secara nasional," pungkas Ipi.
ADVERTISEMENT