KPK Banding Vonis Rafael Alun, Kejar Uang Pengganti Rp 18 Miliar

Terdakwa kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rafael Alun Trisambodo hadir dalam sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (8/1/2024). Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO

KPK mengajukan banding atas vonis mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo di Pengadilan Tipikor Jakarta. Jaksa KPK tidak terima vonis yang dijatuhkan kepada Alun.

“Setelah Tim Jaksa KPK analisis pertimbangan majelis hakim, maka hari ini tim jaksa telah ajukan banding ke Pengadilan Tinggi melalui PN Jakarta Pusat atas putusan majelis hakim dimaksud,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (12/1).

Ali menjelaskan, banding yang mereka ajukan difokuskan terhadap belum dipertimbangkannya beberapa fakta hukum mengenai aset yang diduga dari hasil korupsi dan dicuci oleh Rafael Alun.

Sebab terdapat aset lain yang seharusnya turut disita untuk negara.

"Sebagai bagian efek jera maka kami berupaya optimalisasi asset recovery hasil kejahatan korupsi dengan melakukan penyitaan dan perampasan untuk dikembalikan kepada negara," ungkap Ali.

Vonis 14 tahun Alun sebenarnya sudah sesuai dengan tuntutan jaksa KPK. Namun uang penggantinya jauh dari tuntutan jaksa. Alun hanya terbukti menikmati sekitar Rp 10 miliar. Sementara dalam tuntutan KPK nilainya lebih besar yakni Rp 18,9 miliar.

Karena dinyatakan hanya terbukti menerima gratifikasi Rp 10 miliar, maka pidana tambahannya pun hanya sekitar Rp 10.079.095.519. Sisa tuntutan uang pengganti yang diduga dikejar oleh KPK dalam proses banding.