KPK Bertemu Mendag-Mentan, Bahas Kajian Tata Kelola Impor dan Pengelolaan Pangan

Konferensi pers KPK bersama Menteri Pertanian dan Menteri Perdaganga. Foto: KPK

KPK mengundang Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam rapat pendahuluan kajian yang akan dilakukan KPK di tahun 2021. Kajian tersebut yakni soal Tata Kelola Impor Komoditas Hortikultura dan Kajian Tata Kelola Buffer Stock dalam Penyediaan Pangan: Studi Kasus Bulog.

Dalam pertemuan tersebut, KPK meminta penjelasan, data, dan informasi yang dibutuhkan untuk memulai 2 kajian tersebut. Diketahui, kedua kementerian ini memiliki kewenangan terkait importasi dan pengelolaan pangan di Indonesia.

Pimpinan KPK Nurul Ghufron menyampaikan keterangan pers tentang penahanan mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 di gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/7). Foto: Nova Wahyudi/ANTARA FOTO

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, kajian ini dilakukan agar pendampingan oleh KPK berjalan holistik. Tidak hanya penindakan saja, tetapi juga disertai dengan perbaikan sistem.

"Sehingga kami berharap kami masuk supaya kemudian apa yang beberapa kali dalam importasi daging gula dan lain-lain itu kita tidak hanya penindakan, supaya holistik kita sudah menindak kasus, kami menindaklanjutinya perbaikan sistem agar kasus-kasus dalam importasi seperti yang disebut tidak terulang kembali," kata Ghufron dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kamis (22/4).

Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, saat memberikan keterangan pers di Ruang Konferensi Pers Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/2/2020). Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Sementara, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan ada sejumlah tujuan dalam kajian yang akan dilakukan oleh pihaknya.

Beberapa di antaranya termasuk soal penguatan data agar bisa digunakan secara bersama oleh kedua Kementerian terkait dengan importasi dan pengelolaan pangan. Selain itu, soal rekomendasi hortikultura untuk bisa dimaksimalkan produksinya tanpa impor.

"Penguatan data, INSW, neraca komoditas, sehingga semua bisa lihat untuk komoditi ini sebenarnya kaya apa, harus di berapa, dan kapan. Ke depan hasil kajian ini akan kita sampaikan juga, sekiranya ditindaklanjuti," ucapnya.

Mentan Syahrul Yasin Limpo saat mengecek kondisi pangan di berbagai daerah. Foto: Kementan RI

Pada kesempatan yang sama, baik Menteri Perdagangan maupun Pertanian siap mendukung kajian yang akan dilakukan oleh KPK. Mentan Syahrul Yasin Limpo mengatakan pihaknya siap bekerja sama dengan KPK.

"Kami Mentan bersama Mendag diundang oleh ketua KPK mendapatkan masukan dalam berbagai aspek terkait importasi dan lain-lain dan tentu pertemuan ini mencapai efektivitas dan efisiensi dari semua aspek di bidang yang ditentukan proses-proses importasi yang harus dilanjutkan sesuai ketentuan yang ada," kata dia di lokasi yang sama.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

Hal senada juga disampaikan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Ia siap mendukung kajian yang akan dilakukan oleh KPK.

"Seperti diutarakan Mentan, Kemendag tentunya siap mendukung untuk menguji daripada tata kelola di kementerian perdagangan. Juga keterbukaan publik transparansi publik pada pelayanan masyarakat, pelayanan terhadap usaha jadi prima ini jadi salah satu komitmen kami," pungkasnya.