KPK: Cawagub Kalsel Muhidin Calon Terkaya di Pilkada, Hartanya Rp 674 M

Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, saat memberikan keterangan pers di Ruang Konferensi Pers Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/2/2020). Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, membeberkan kekayaan beberapa calon yang berkontestasi di Pilkada 2020. Hal ini berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan ke KPK sebagai syarat wajib maju kontestasi.

Pahala mengatakan, ada kurang lebih 1.400 LHKPN yang sudah dikumpulkan ke KPK. Pahala mengatakan, rata-rata kekayaan para paslon naik dibandingkan Pilkada 2015, 2017, dan 2018.

Dalam tiga tahun terakhir, kata Pahala, rata-rata kekayaan para paslon di Pilkada adalah Rp 18 miliar. Di tahun ini, kekayaan para paslon bertambah secara fantastis.

Pahala menyebut calon yang memiliki kekayaan paling besar adalah cawagub Kalsel Muhidin.

"Sekarang justru lebih fantastis, dulu ada Sandiaga Uno yang lagi (saat) Pileg, yang kacaukan perhitungan karena dia di atas triliun (kekayaannya). Sekarang yang kita temukan yang paling kaya itu Cawagub Kalsel Bapak Muhidin, Rp 674 M. Itu jauh di atas yang lain. Di saat yang sama Wakil Bupati Sijujung Rp 3,5 miliar minus," kata Pahala dalam diskusi bertema 'Pilkada 2020: Wakil Rakyat atau Wakil Donatur?' yang digelar oleh Rawat Ingatan, Sabtu (21/11).

Pahala tak merinci rata-rata kekayaan paslon lain di Pilkada kali ini. Selain itu, ada fenomena lain yang ditemukan oleh KPK di Pilkada 2020, yakni calon petahana yang bertarung di Pilkada kali ini lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Ilustrasi pemungutan suara di TPS Foto: Anggi Dwiky/kumparan

"Sekarang petahana lebih banyak dibanding 3 pilkada yang lalu. Ini petahana dari 17 persen, naik jadi 18 persen, sekarang 22 persen. Ini mungkin sedang diteliti oleh KPK di litbang," kata dia.

Selain itu, 45 persen calon kepala daerah ternyata adalah pengusaha. Jadi, kata Pahala, saat ini pengusaha turun langsung untuk ikut dalam kontestasi Pilkada. Ini meningkatkan rata-rata kekayaan paslon yang berkontestasi di tahun ini.

Sebelumnya, dalam kajian KPK di Pilkada 2015, 2017, dan 2018, pengusaha kebanyakan berperan menjadi cukong bagi para paslon di Pilkada. Ada 82,3 persen paslon didukung cukong dalam pilkada.

"Tapi sekarang 45 persennya itu peserta pengusaha, jadi dia enggak sabar lagi jadi donatur, turun aja langsung. Jadi itu yang mengacaukan pola yang kita pikir ada orang maju dibantu pengusaha, sekarang enggak. Datanya sekarang enggak. Setengahnya sudah pengusaha ini, 45 persen pengusaha," pungkas dia.

***

Saksikan video menarik di bawah ini: