KPK: Kami Terus Bekerja di Tengah Tergerusnya Kepercayaan Masyarakat

Konferensi pers pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Kutai Timur di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/7 Foto: Indrianto Eko Suwarso/Antara Foto

Setelah sekian lama, KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan. Bupati Kutai Timur Ismunandar bersama istrinya yang juga Ketua DPRD Kutai Timur Encek UR Firgasih menjadi pihak ditangkap KPK lalu ditetapkan sebagai tersangka.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menyebut OTT ini merupakan bukti bahwa pihaknya tetap bekerja.

"Paling tidak menunjukkan bahwa kami terus bekerja di tengah musibah pandemi COVID-19, di tengah tergerusnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap KPK, kami ingin katakan bahwa kami terus bekerja," kata Nawawi dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (3/7).

Barang bukti pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Kutai Timur di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/7). Foto: Indrianto Eko Suwarso/Antara Foto

Ia pun mengungkapkan bahwa kasus ini merupakan hasil penyadapan pertama yang melalui mekanisme UU baru KPK. Adanya revisi UU, membuat penyadapan kini memerlukan izin Dewan Pengawas.

"Ini adalah penyadapan pertama yang kami lakukan pasca-revisi Undang-Undang 19 tahun 2019, itu dalam catatan saya. Jadi sekitar bulan februari, kami melakukan penyadapan pertama atas dasar adanya informasi dari masyarakat," ungkap mantan hakim Pengadilan Tipikor Jakarta itu.

Bupati Kutai Timur Ismunandar mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/7). Foto: Indrianto Eko Suwarso/Antara Foto

Menurut Nawawi, OTT ini juga sekaligus peringatan kepada penyelenggara negara untuk tidak melakukan korupsi. Sebab, KPK akan terus mengawasi.

"Ini sinyal bahwa kami terus melakukan pemantauan. Mata KPK adalah mata masyarakat yang kemudian disampaikan kepada KPK," kata dia.

Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/7). Foto: Indrianto Eko Suwarso/Antara Foto

Perihal kasus suap yang menjerat pasangan suami istri ini, KPK pun berharap masyarakat dapat belajar dalam memilih seseorang dalam jabatan publik. Dalam kasus ini, Ismunandar ialah sebagai Bupati Kutai Timur, sementara Encek Unguria ialah Ketua DPRD.

"Kami serahkan kepada masyarakat untuk menilai dan kemudian mengambil pelajaran dari situ karena baik dalam jabatan bupati maupun jabatan sebagai ketua DPRD itu hasil dari pilihan masyarakat itu. Jadi silakan masyarakat mengambil pembelajaran dari sisi ini," pungkas dia.

Ismunandar dan Encek bersama dua kepala dinas diduga menerima suap dari dua orang kontraktor. Nilai suapnya diduga hingga miliaran rupiah.

Total ada 7 orang yang dijerat sebagai tersangka. Mereka langsung ditahan KPK.

***

Saksikan video menarik di bawah ini: