KPK Kritisi Jokowi karena Tak Dilibatkan Seleksi Menteri
PerbesarADVERTISEMENT
Presiden Joko Widodo telah memilih sosok-sosok yang akan membantunya menjalani pemerintahan di periode 2019-2024. Pemilihan itu menimbulkan pembicaraan di ruang publik lantaran Jokowi tak melibatkan KPK dalam proses itu, berbeda dengan yang dia lakukan di periode sebelumnya.
ADVERTISEMENT
Fungsional Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja antar Komisi dan Instansi KPK, Budi Santoso, menegaskan bahwa pada dasarnya Jokowi memiliki hak prerogatif untuk memilih para menterinya.
Namun begitu, menurutnya, jika tak melakukan upaya pemantauan rekam jejak kasus korupsi (dalam hal ini melibatkan KPK), hal itu memuat indikasi tidak baik bagi pemberantasan korupsi.
“Pertama, memang itu hak prerogatif beliau. Kedua, memang kalau KPK diajak untuk melihat, ini bersih atau tidak, itu saya anggap nilai positif. Kalau Pak Presiden mengatakan tidak perlu, ya itu mungkin juga ada indikasi itu tidak bagus,” ungkap Budi saat menghadiri diskusi di kampus UNJ, Jakarta Timur, Selasa (22/10).
Ketika ditanya soal nama-nama yang telah dipanggil sebagai calon menteri, Budi enggan berkomentar banyak. Ia menyebut ada beberapa nama yang rekam jejaknya bagus berdasar data KPK.
ADVERTISEMENT
“Ya saya katakan ada beberapa orang yang bagus. Beberapa orang itu, ya, yang bagus kita katakan bagus. Kalau yang rapornya enggak jelas, ya, saya nggak perlu komentar. Bukan kapasitas kami KPK untuk mengomentari itu,” pungkas Budi.
Sebagai catatan, pemilihan menteri kali ini berbeda dengan 2014. Pada tahun 2014, Jokowi meminta masukan KPK ketika ingin memilih calon menteri.
