News
·
28 September 2020 11:34

KPK Minta GBK Tinjau Ulang Kerja Sama Mitra, Ada yang Punya Piutang USD 101 Ribu

Konten ini diproduksi oleh kumparan
KPK Minta GBK Tinjau Ulang Kerja Sama Mitra, Ada yang Punya Piutang USD 101 Ribu (572368)
Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di kawasan 'ring road' Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) di Senayan, Jakarta, Minggu (21/6). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO
KPK meminta Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) Gelora Bung Karno (GBK) untuk meninjau ulang kerja sama terkait 13 objek aset dan mitra kerja sama dalam pemanfaatan aset milik PPK GBK. Hal ini untuk memaksimalkan pendapatan negara atas pengelolaan aset tersebut.
ADVERTISEMENT
“Kontrak yang sedang berjalan harus tetap dihormati terlepas dari prosesnya dahulu. Prinsipnya penyesuaian kontrak harus dilakukan secara persuasif dan win-win,” kata Koordinator Wilayah KPK Asep Rahmat Suwandha dalam rilis yang disampaikan juru bicara KPK Ipi Maryati, Senin (28/9).
Paparan itu disampaikan Asep dalam rapat yang dilakukan secara daring antara KPK dengan PPK GBK dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) pada Jumat, 25 September 2020.
Asep mengatakan, KPK dalam waktu dekat akan mengundang para mitra terkait untuk mendapatkan masukan dari sisi mitra untuk memperjelas duduk persoalan pengelolaan aset. Hal tersebut dilakukan KPK sebagai upaya fasilitasi, mediasi dan percepatan optimalisasi aset GBK.
Dalam pertemuan tersebut yang digelar Jumat (25/9) antara KPK, Kemensetneg, dan pihak GBK, Direktur Utama GBK Winarto menyampaikan daftar 13 objek aset serta mitra kerja sama dan permasalahan terkaitnya yang merupakan temuan dari BPK.
KPK Minta GBK Tinjau Ulang Kerja Sama Mitra, Ada yang Punya Piutang USD 101 Ribu (572369)
Ilustrasi gedung KPK Foto: Aprilandika Pratama/kumparan
Pihaknya telah menyusun rencana aksi dengan melakukan pemetaan terhadap ke-13 objek aset yang saat ini dimanfaatkan dan atau dimiliki oleh pengusaha, lembaga pemerintah, hingga masyarakat, baik yang didasarkan atas perjanjian kerja sama maupun tidak.
ADVERTISEMENT
"Selain pemanfaatan dan/atau penguasaan aset oleh pihak ketiga, kewajiban lainnya adalah terkait kontribusi aset komersil yang perlu ditinjau ulang," kata Winarto.
Winarto mencontohkan, salah satu mitra tercatat memiliki piutang sampai 31 Agustus 2020 sebesar USD 101,062 untuk kewajiban atas bisnis utamanya dan sebesar Rp 2,5 miliar kewajiban bagi hasil atas pengelolaan bisnis sampingan. Namun ia tak merinci mitra tersebut.
Selain itu diketahui, terdapat bisnis baru tanpa adanya bagi hasil. Winarto mengatakan bahwa perjanjian saat ini tidak sesuai dengan PMK 136 tahun 2016 atau PMK 129 Tahun 2020.
"Tidak ada kontribusi variabel, sanksi keterlambatan pembayaran, tanggal pembayaran, terminasi, dan keadaan kahar," ujarnya.
KPK Minta GBK Tinjau Ulang Kerja Sama Mitra, Ada yang Punya Piutang USD 101 Ribu (572370)
Masyarakat beraktivitas olahraga di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (5/3/2020). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
Ia berharap hasil akhir pendampingan oleh KPK dapat menyesuaikan kerja sama dengan mitra-mitra tersebut berdasarkan peraturan, dengan bagi hasil yang lebih baik.
ADVERTISEMENT
Pada kesempatan terpisah, Sekretaris Kemensetneg Setya Utama menyampaikan upaya penyelesaian aset ini sudah dimulai sejak tahun 2016 karena ada desakan dari Komisi II DPR dan menindaklanjuti rekomendasi temuan BPK. Bahkan, menurutnya, panitia kerja sudah mengundang mitra bisnis dari GBK menanyakan kontribusi dan lain-lain.
"Namun, dalam pelaksanaannya sulit bahkan tidak ada kemajuan ketika kita bicara angka-angka. Semoga kerja sama dengan KPK dapat membuat para mitra bisnis berkontribusi lebih baik," kata dia.
Salah satu mitra yang disorot adalah Perbakin. Kemensetneg sudah pernah meminta kepada Pemprov DKI untuk memindahkan lapangan tembak. Setneg juga sudah mengajukan teguran kepada Perbakin. Namun tak dirinci apa saja yang jadi masalah Perbakin sehingga ada teguran tersebut.