KPK Minta KPU Menekan Biaya Pilkada 2020: Rp 10 Triliun Bebani Daerah

Ilustrasi mencoblos saat pemilu. Foto: AFP/Chaideer Mahyuddin

KPU telah memulai tahapan Pilkada serentak 2020. Salah satu tahapan yang harus itu terkait kepastian anggaran dari pemerintah daerah ke KPU dan Bawaslu setempat, melalui penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

KPU pun telah menargetkan usulan NPHD dari pemda untuk APBD 2020 paling lambat 1 Oktober dengan nilai mencapai Rp 10,9 triliun untuk 270 daerah.

Anggaran Pilkada 2020 yang mencapai Rp 10 triliun itu disorot KPK. Komisi antirasuah itu meminta KPU untuk menekan biaya Pilkada lantaran bisa membebani keuangan daerah.

"Ini kita mulai lagi satu putaran baru di 2020. Kalau kita bilang biayanya sudah hampir Rp 10 triliun. Saya hitung-hitung kasar kalau satu daerah itu Rp 40 miliar," kata Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, dalam rapat konsolidasi nasional KPU bersama seluruh jajarannya di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (23/9).

Pahala mengatakan dengan dana sebesar itu, banyak pemda yang berpotensi mengalihkan pos anggarannya untuk Pilkada.

Pahala Nainggolan Foto: Puti Cinintya Arie Safitri/kumparan

"Di daerah kita lihat APBD-nya, saya bayangkan Rp 30- Rp 40 miliar itu sudah luar biasa buat daerah yang APBD-nya cuma Rp 1 triliun. Lantas dari Rp 1 triliun setengah lebih buat gaji, 20 persen buat pendidikan, 10 persen kesehatan, sisanya dibagi lagi untuk infrastruktur dan lain-lain. Tiba-tiba ada pilkada. Bayangkan betapa beratnya beban buat daerah-daerah miskin," jelas Pahala.

Untuk itu, KPK meminta KPU setempat agar bijak dalam menggunakan dana Pilkada dari APBD itu. KPK tidak ingin ada penyimpangan dalam penggunaan dana tersebut.

"Kami dari KPK bilang kalau penyelenggaraan yang bersih itu kita bilang dua, pertama dia taat penganggaran, kedua taat di lapangan. Penganggaran kita bilang lebih efisien karena Rp 10 trilun bukan uang yang kecil, buat daerah terutama," ucap Pahala.

KPK pun menyarankan agar KPU bisa menekan anggaran Pilkada seperti biaya sosialisasi.

"Dalam biaya sosialisasi, rasanya teknologi sudah maju sekarang. Mungkin sosialisasi bisa lebih baik bukan di hotel, bisa pakai gedung (KPU) yang ada," ucap Pahala.