news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

KPK Minta Monas Segera Disertifikasi, Wagub DKI Pastikan Jadi Prioritas

5 November 2020 16:10 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Petugas Pemadam Kebakaran menyemprotkan cairan disinfektan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Rabu (17/6). Foto: Wahyu Putro A/Antara Foto
zoom-in-whitePerbesar
Petugas Pemadam Kebakaran menyemprotkan cairan disinfektan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Rabu (17/6). Foto: Wahyu Putro A/Antara Foto
ADVERTISEMENT
Sertifikat Monas kini menjadi perhatian karena ternyata lahan yang jadi ikon Jakarta dan Indonesia belum tersertifikasi. Sekretariat Negara dan Pemprov DKI Jakarta bersama dengan stakeholder lainnya kini terus mempercepat proses sertifikasi.
ADVERTISEMENT
Terkait hal itu, Wagub DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menegaskan, Pemprov DKI mendukung penuh percepatan sertifikasi Monas. Selama ini, Monas memang menjadi kewenangan Sekretariat Negara, tapi pengelolaannya diserahkan ke Pemprov DKI Jakarta.
Ilustrasi Monas Foto: Shutter stock
"Monas itu kan selama ini memang menjadi Setneg. Namun demikian penggunaan dan fungsinya itukan diserahkan pengelolaannya melalui Pemprov DKI. Ini kita merasa penting supaya Monas kita lakukan sertifikasi," kata Riza, Kamis (4/11).
Menurut Riza, sertifikasi dilakukan agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Pemprov DKI ingin menghindari sengketa lahan yang tumpang tindih, mana yang milik negara, atau mana yang milik daerah.
Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria saat melakukan peninjauan sejumlah fasilitas umum yang rusak usai demo di Jakarta. Foto: PPID DKI JAKARTA
"Prinsipnya bagi kami Pemprov DKI kami ingin seluruh aset-aset pemerintah itu memiliki alas hak yang baik yang benar, dan semuanya mendapatkan sertifikasi yang baik. Ke depan tidak ada lagi tanah-tanah yang menjadi aset negara itu bermasalah di kemudian hari," kata Riza.
ADVERTISEMENT
Langkah ke depan, Pemprov DKI Jakarta akan menggandeng BPN untuk mengecek legalitas tanah yang diduga bersinggungan kepemilikannya.
"Kita akan segera kita selesaikan sertifikasinya, banyak sekali tanah-tanah aset negara, yang sampai saat ini masih kami bersama dengan BPN untuk melaksanakan aspek legal atau sertifikasi aset negara," tutup Riza.