kumparan
News3 April 2020 21:47

KPK Minta Pembahasan Revisi PP Kenaikan Gaji Pimpinan Disetop

Konten Redaksi kumparan
Ilustrasi KPK.
Ilustrasi KPK. Foto: Helmi Afandi/kumparan
Isu permintaan kenaikan gaji pimpinan KPK di tengah wabah virus corona menjadi polemik di masyarakat. KPK menyatakan, permintaan kenaikan gaji melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82/2015 itu, diusulkan pada era Pimpinan KPK sebelumnya, Agus Rahardjo dkk. Tepatnya sejak 15 Juli 2019.
ADVERTISEMENT
Guna memastikan polemik mengenai kenaikan gaji berakhir, Ketua KPK Firli Bahuri dkk telah meminta Kemenkumham agar menghentikan pembahasan revisi PP tersebut.
"Pimpinan KPK telah menyampaikan agar proses pembahasan RPP terkait hak keuangan Pimpinan KPK yang sedang berjalan di Kemenkumham dihentikan," ujar Plt juru bicara KPK, Ali Fikri, dalam keterangannya.
Ali menyatakan, sikap tersebut diambil agar seluruh pihak fokus dalam penanganan virus corona.
"Kami juga memahami dalam kondisi saat ini banyak yang lebih membutuhkan perhatian kita," ucapnya.
Lipsus Kelakuan Si Firli-Firli Bahuri
Pimpinan KPK saat acara serah terima jabatan dan pisah sambut Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
Ali pun menjelaskan proses revisi PP tersebut hingga akhirnya minta dibatalkan. Berikut penjelasannya:
  • Usulan hak keuangan Pimpinan melalui perubahan PP No. 82/2015 telah disampaikan kepada pemerintah melalui Kemenkumham oleh Pimpinan KPK jilid IV (Agus Rahardjo dkk) pada tanggal 15 Juli 2019. Salah satu pertimbangannya adalah keseimbangan dengan pimpinan lembaga negara lainnya seperti MK dan MA yang menjadi rujukan.
ADVERTISEMENT
  • Sekitar bulan September, KPK meminta pihak eksternal untuk melakukan kajian agar lebih objektif, termasuk dengan tetap melihat keseimbangan dengan penghasilan pejabat di instansi lain.
  • Pada periode Pimpinan saat ini (Firli Bahuri dkk), pembahasan dilakukan sekitar bulan Februari 2020 atas undangan Kementerian Hukum dan HAM.
  • KPK yang diwakili Biro Hukum dan Biro SDM diundang Kemenkumham untuk membahas mengenai usulan RPP tersebut. Kemudian pihak Kementerian Hukum dan HAM menjelaskan RPP tersebut telah masuk proleg dan akan dilanjutkan pembahasannya.
  • Pada awal Maret 2020 (sebelum isu COVID-19 merebak), pihak Kemenkumham kembali mengundang KPK, perwakilan MenPAN, Setneg, dan Polhukam untuk rapat kembali membahas usulan RPP tersebut. Dan kembali ditegaskan oleh Kumham bahwa pembahasan RPP tersebut tidak dapat dihentikan dan akan terus dilanjutkan mengingat sudah masuk Proleg.
  • Seperti kita ketahui bersama, kemudian pandemi COVID-19 mulai terjadi. Dan hingga hari ini tidak ada pembahasan lebih lanjut terkait hal ini.
ADVERTISEMENT
  • Merespon situasi saat ini, Pimpinan KPK sepakat untuk meminta penghentian pembahasan dan mengajak segenap pihak untuk fokus bekerja bersama mengatasi pandemi COVID-19. Kami harap Kemenkumham juga dapat menghentikan proses tersebut karena ada aspek kemanusiaan yang lebih besar yang perlu kita hadapi bersama saat ini.
Plh Jubir KPK Ali Fikri
Plh Jubir KPK Ali Fikri. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
"KPK berharap dengan penjelasan ini, maka polemik yang beredar saat ini dapat dihentikan. Kami sangat terbuka dengan masukan dan kritik dari publik, terutama terkait dengan bagaimana memenuhi harapan masyarakat agar KPK tetap konsisten melakukan pemberantasan korupsi. Kami akan bekerja sebaik-baiknya," tutup Ali.
***
kumparanDerma membuka campaign crowdfunding untuk bantu pencegahan penyebaran corona virus. Yuk, bantu donasi sekarang!
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan