News
·
18 Februari 2021 19:49

KPK soal Juliari Batubara: Akan Kami Lihat Urgensi Menuntut Hukuman Mati

Konten ini diproduksi oleh kumparan
KPK soal Juliari Batubara: Akan Kami Lihat Urgensi Menuntut Hukuman Mati (178808)
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (tengah) saat berkunjung ke Pemda DIY. Foto: Dok. Istimewa
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berkomentar soal desakan sejumlah kalangan agar eks Menteri Sosial atau Mensos Juliari Batubara dituntut hukuman mati. Desakan itu tak terlepas karena Juliari Batubara diduga korupsi bansos pada saat pandemi.
ADVERTISEMENT
Menurut Alex, pidana mati memang diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi. Meski ada ketentuan khusus untuk menerapkannya.
"Ya hukuman mati itu memang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi khususnya pasal 2. Korupsi dalam keadaan bencana dan keadaan negara perang," kata Alex Marwata kepada wartawan di Kepatihan Pemda DIY, Kamis (18/2).
Kendati pidana mati diatur dalam UU, KPK masih akan mengkaji lebih lanjut mengenai perkara bansos yang menjerat Juliari Batubara. Sebab, tidak serta merta pidana itu dapat diterapkan.
"Tentu akan kami lihat sejauh mana urgensi menuntut hukuman mati tersebut," kata Alex.
"Itu yang dimungkinkan, sekali lagi dimungkinkan bahwa aparat penegak hukum melakukan penuntutan hukuman mati," sambung dia.
KPK soal Juliari Batubara: Akan Kami Lihat Urgensi Menuntut Hukuman Mati (178809)
Menteri Sosial Juliari P Batubara mengenakan baju tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
Untuk Juliari Batubara, ia masih dijerat dengan pasal suap yang ancaman hukuman maksimalnya penjara seumur hidup. Namun, KPK menyiratkan sedang menyelidiki pengembangan kasus ini. Termasuk kemungkinan menerapkan Pasal 2 yang terkait pengadaan barang/jasa yang menimbulkan kerugian negara.
ADVERTISEMENT
Soal tuntutan pidana mati ini sebelumnya diungkapkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej. Ia menyebut Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara layak dituntut hukuman maksimal yaitu hukuman mati.
"Kasus korupsi yang terjadi pada era pandemi seperti dua mantan menteri terkena OTT KPK pada akhir tahun 2020. Yang satu November, satu (lagi) 4 Desember," katanya dalam diskusi daring Lustrum XV Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Selasa (16/2)
"Kedua mantan menteri ini melakukan perbuatan korupsi kena OTT, bagi saya mereka layak dituntut dengan ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang mana pemberatannya sampai pada pidana mati," ujarnya.
ADVERTISEMENT
Seperti diketahui Edhy Prabowo terciduk korupsi oleh KPK 25 November 2020 lalu. Dia ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait ekspor benih lobster.
Sementara, Juliari P Batubara terjerat perkara bansos corona pada 6 Desember 2020 lalu. Dia diduga menerima suap penyaluran bansos hingga belasan miliar rupiah.