kumparan
search-gray
News2 Agustus 2020 20:34

KPK soal MA Terbitkan Pedoman Pemidanaan Koruptor: Semoga Tak Ada Disparitas

Konten Redaksi kumparan
KPK soal MA Terbitkan Pedoman Pemidanaan Koruptor: Semoga Tak Ada Disparitas (146762)
Ilustrasi KPK. Foto: Nugroho Sejati/kumparan
KPK menanggapi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
ADVERTISEMENT
KPK menyambut baik Peraturan Mahkamah Agung tersebut. Meskipun tidak semua Pasal yang ada dalam UU Tipikor diatur dalam Peraturan MA itu.
"KPK tentu menyambut baik Perma dimaksud sekalipun tidak untuk semua pasal Tipikor seperti pasal suap menyuap, pemerasan dll serta tindak pidana korupsi lainnya," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Minggu (2/8).
"Harapannya tentu dengan adanya pedoman pemidanaan tersebut tidak akan terjadi lagi adanya disparitas dalam putusan Tipikor," tambah dia.
KPK soal MA Terbitkan Pedoman Pemidanaan Koruptor: Semoga Tak Ada Disparitas (146763)
Plt juru bicara KPK, Ali Fikri, saat memberikan keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (10/3). Foto: Aprilandika Pratama/kumparan
Selain itu, demi menghilangkan disparitas dalam putusan pengadilan terhadap para koruptor, KPK juga terus melakukan finalisasi terhadap Pasal dalam UU Tipikor.
"Sedangkan untuk menghindari disparitas tuntutan pidana, KPK saat ini masih sedang tahap finalisasi penyusunan pedoman tuntutan Tipikor untuk seluruh pasal-pasal Tipikor baik pasal yang berhubungan dengan kerugian keuangan negara, penyuapan dan tindak pidana korupsi lainnya," tutur Ali.
ADVERTISEMENT
Peraturan MA itu mengatur mengenai kategori yang digunakan sebagai rujukan dalam pemberian pidana terhadap para koruptor. Terdapat empat kategori pidana mulai dari paling berat, berat, sedang, dan ringan.
Dalam Peraturan MA itu, juga diatur soal rentang penjatuhan pidana. Hal ini diatur dalam Lampiran Tahap III Peraturan MA mengenai Memilih Rentang Penjatuhan Pidana.
Bagi terpidana kasus korupsi yang masuk dalam kategori pidana paling berat atau menyebabkan kerugian mencapai Rp 100 miliar, mereka bisa dijatuhi hukuman 16-20 tahun atau penjara seumur hidup dengan denda Rp 800 juta hingga Rp 1 miliar.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan
sosmed-whatsapp-white
sosmed-facebook-white
sosmed-twitter-white
sosmed-line-white