KPK soal Raker di Hotel Bintang 5: Tarifnya Bintang 3, Kenapa Tidak?

Wakil Ketua KPK Nurul Ghuforon (kiri) dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kanan) saat di Sheraton Hotel, Sleman, DIY, Kamis (28/10). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Rapat kerja KPK yang digelar di hotel bintang 5 Sheraton Mustika di Kabupaten Sleman, DIY, dibanjiri kritik. Banyak pihak berpendapat tidak sepatutnya KPK menggelar raker di luar kota, apalagi hotel mewah, disaat negara masih dalam situasi pandemi COVID-19.

Menanggapinya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut satu alasan pemilihan Yogya sebagai lokasi raker adalah penyelamatan ekonomi nasional, salah satunya di sektor pariwisata.

"Pemerintah punya program penyelamatan ekonomi nasional dalam rangka pandemi salah satu sektor yang didorong adalah pariwisata. Saya kira Yogya menjadi salah satu tujuan wisata. Ini menjadi pertimbangan kami ketika kami memutuskan kegiatan itu dilakukan di Yogya," kata Marwata ditemui di Sheraton Mustika, Kamis (28/10).

Selain itu juga, raker ini telah disiapkan jauh-jauh hari dan bukan hal mendadak. Dia pun mengisyaratkan, meski hotel yang dipilih bintang 5, tetapi harga yang didapatkan adalah bintang 3.

"Bintang 5 tetapi kalau tarifnya bintang 3 kenapa tidak. Kan seperti itu," kata dia.

"Kita transparan terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan," imbuhnya.

Hotel bintang 5 Sheraton Mustika di Kabupaten Sleman, DIY yang jadi tempat raker KPK. Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Saat ditanya berapa anggaran yang digunakan untuk menyewa hotel tersebut untuk raker, Marwata mengaku tidak tahu dan yang mengurusnya adalah Sekjen. Namun, dia memastikan anggaran yang dikeluarkan masih dalam batas-batas platform anggaran.

"Kita enggak mungkin menyelenggarakan suatu kegiatan yang tidak tersedia anggarannya atau melebihi platform anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini," tegas Marwata.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK lainnya, Nurul Ghufron, mengatakan ada tiga agenda utama dalam raker kali ini. Pertama adalah RTK atau Rapat Tinjauan Kinerja yang merupakan agenda rutin tahunan.

"Menjelang akhir tahun kami selalu melakukan evaluasi kinerja terhadap capaian-capaian kelembagaan KPK sebagaimana telah ditargetkan setiap akhir tahun," ungkap Ghufron.

"Jadi kami ini selalu melakukan evaluasi. Selanjutnya juga merencanakan kerja-kerja yang akan kami laksanakan untuk tahun depan," lanjut dia.

Lalu agenda kedua untuk mengevaluasi proses alih status pegawai KPK menjadi ASN. Menurutnya, hal ini masih perlu ditindaklanjuti

Pimpinan KPK saat terpilih menghadiri rapat paripurna DPR RI terkait pengesahan hasil pemilihan pimpinan KPK di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/9/2019). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

"Apa saja? Bukan hanya dari pegawai KPK menjadi ASN kemudian telah dilantik selesai, masih ada beberapa penyusunan regulasi. Misalnya apa, misalnya jabatan fungsional. Kemudian sistem penggajian yaitu dalam hal ini tunjangan kinerja dan tunjangan khusus yang sampai saat ini masih kami bahas bersama Kemenpan dan Kemenkeu," bebernya.

Terakhir, agenda raker juga membahas penyusunan struktur KPK yang baru. Menurutnya, dengan alih status menjadi ASN, maka akan ada kultur yang berbeda dari sebelumnya.

"Strukturnya berbeda dan juga apa mekanisme kerja di kami itu perlu disesuaikan. Yang selama ini kami menggunakan Perkom KPK nomor 7 2020 setelah menjadi ASN tentu kami perlu banyak sesuaikan kembali. Itu tiga hal yang menjadi agenda kami di Yogya," pungkasnya.

Berdasarkan informasi yang diterima kumparan, raker ini diikuti oleh sekitar 40-50 orang, yang terdiri dari dari pimpinan hingga pejabat struktural KPK. Tampak pula Ketua KPK Firli Bahuri hadir di lokasi.

=============

Jangan lewatkan informasi seputar Festival UMKM 2021 kumparan dengan mengakses laman festivalumkm.com. Di sini kamu bisa mengakses informasi terkait rangkaian kemeriahan Festival UMKM 2021 kumparan, yang tentunya berguna bagi para calon dan pelaku UMKM.