Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Laode M Syarif, Penetapan tersangka baru kasus PLTU Riau 1
14 Oktober 2019 12:53

KPK Soroti Tipo di Revisi UU KPK: Karena Dibuat Buru-buru dan Tertutup

KPK Soroti Tipo di Revisi UU KPK: Karena Dibuat Buru-buru dan Tertutup (14)
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
KPK turut menyoroti masalah salah ketik pada revisi UU KPK yang sudah disahkan DPR. Menurut Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif, tipo tersebut muncul lantaran proses pembahasan yang terburu-buru.
ADVERTISEMENT
"Ya itu lah misalnya bahkan ada kesalahan ketik, karena ini memang dibuat terburu-buru dan dibuat sangat tertutup," kata Syarif di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (14/10).
Ia pun mempertanyakan bagaimana proses perbaikan dari salah ketik tersebut. Sebab, sudah ada pergantian keanggotaan DPR dari periode 2014-2019 ke periode 2019-2024.
Menurut dia, hal tersebut bisa menimbulkan ketidakjelasan. Termasuk membuat kebingungan KPK dalam menjalankan tugasnya.
"Itu lah sebenarnya yang mengakibatkan KPK sangat ragu gitu. Bagaimana mau menjalankan tugasnya sedangkan dasar hukumnya sendiri banyak sekali kesalahan-kesalahan dan kesalahannya itu bukan kesalahan minor, ini kesalahan fatal," tegas Syarif.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengembalikan draf UU KPK baru kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR lantaran terdapat sejumlah tipo dalam penulisannya. Terkait hal itu, Ketua Baleg DPR 2014-2019, Supratman Andi Agtas, menganggap salah ketik di revisi UU KPK merupakan hal yang biasa.
ADVERTISEMENT
Oleh karena itu, dia mengatakan akan mengumpulkan semua pengusul revisi UU KPK untuk meminta klarifikasi dan memperbaiki tipo. Saat ini Baleg DPR belum terbentuk, sehingga masih diproses Baleg lama.
Salah satu tipo itu terdapat pada Pasal 29 terkait syarat-syarat menjadi pimpinan KPK. Ada kesalahan penulisan usia harusnya tertulis 'lima puluh' menjadi 'empat puluh'.
Pasal 29 huruf e menyebut, "Berusia paling rendah 50 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan."
Dalam UU KPK terdahulu, usia minimal komisionernya adalah 40 tahun.
Bila mengacu pada batas usia minimal 50 tahun, maka seorang komisioner KPK terpilih, Nurul Ghufron, terancam tak bisa dilantik. Nurul Ghufron yang lahir pada 22 September 1974 baru berusia 45 tahun.
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-whitesosmed-facebook-whitesosmed-twitter-whitesosmed-line-white