KPK Turut Usut Dugaan Gratifikasi Eks Pejabat KKP Terkait Kapal Orca

Ilustrasi Kapal Orca. Foto: Twitter/@kkpgoid

Mantan Kasubdit Pengembangan Infrastruktur Pengawasan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Aris Rustandi, dijerat sebagai tersangka oleh KPK bersama dengan Direktur Utama PT Daya Radar Utama (DRU), Amir Gunawan. Keduanya diduga bersama-sama melakukan korupsi pengadaan 4 Kapal Orca Tahun Anggaran 2012-2016.

Selain diduga korupsi, Aris juga diduga menerima sejumlah uang terkait pengadaan kapal tersebut. Penerimaan uang yang diduga gratifikasi itu tengah diusut KPK.

"Soal gratifikasi nanti kita dalami, tapi indikasinya memang ada di situ, nanti kita dalami lagi," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di konferensi pers, Selasa (21/5).

Dalam pengadaan 4 unit Kapal 60 meter untuk Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI) di Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, Aris tercatat merupakan Pejabat Pembuat Komitmen.

Aris dan Tim Teknis terkait pengadaan tersebut pernah melakukan kegiatan FAT (Factory Acceptance Test) ke Jerman pada Februari 2015. Dalam kegiatan itu, Aris dan Tim Teknis diduga menerima fasilitas dari PT Daya Radar Utama (DRU) sebesar Rp 300 juta.

Selain pengadaan kapal di KKP, dugaan korupsi juga terjadi dalam pengadaan 16 unit Kapal Patroli Cepat (Fast Patrol Boat) pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai tahun anggaran 2013-2015. KPK menjerat dua pejabat Bea Cukai sebagai tersangka, yakni Istadi Prahastanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Heru Sumarwanto selaku Ketua Panitia Lelang pada Direktorat Penindakan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.

KPK pun turut mengusut adanya pemberian uang kepada dua pejabat Bea Cukai tersebut. Selama proses pengadaan, Istadi Prahastanto sebagai PPK, dan kawan-kawan diduga menerima 7.000 Euro sebagai Sole Agent Mesin yang dipakai oleh 16 kapal patroli cepat.