KPK: WTP Tak Jamin Kepala Daerah Tidak Korupsi

Komisioner KPK Laode M Syarif (Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menilai predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK terkait pengelolaan keuangan untuk suatu daerah tak menjamin kepala daerahnya bebas korupsi. Seorang kepala daerah yang menerima suap, kata dia, bisa lolos dari pantauan BPK.

"WTP pun masih kemungkinan (potensi korupsi), apalagi kalau ini kan suap. Mereka terima suap biasanya ndak bisa dideteksi dengan audit, karena itu mereka menerima suap," kata Syarif ditemui di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Jumat (8/6).

"Status WTP tak serta merta bebas 100 persen dari korupsi," tambahnya.

KPK sebelumnya menetapkan dua pejabat di daerah menjadi tersangka dugaan kasus suap. Keduanya adalah Bupati Purbalingga Tasdi dan Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar. Saat keduanya memimpin, BPK memberikan WTP kepada daerah mereka.

Bupati Purbalingga Tasdi resmi ditahan KPK. (Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Selama 2,5 tahun Tasdi menjabat, Purbalingga berhasil mendapatkan predikat WTP dari BPK. Bahkan predikat itu diraih Purbalingga selama dua tahun berturut-turut, yakni tahun 2017 dan 2018.

Akan tetapi akhirnya Tasdi ditangkap oleh KPK lantaran diduga menerima suap proyek Purbalingga Islamic Center sebesar Rp 100 juta dari proyek senilai Rp 22 miliar. Politikus PDIP itu ditetapkan sebagai tersangka bersama Hadi Iswanto selaku Kabag ULP Pemkab Purbalingga, Hamadi Kosen selaku swasta, Librata Nababan selaku swasta, dan Adirawinata Nababan selaku swasta.

Wali Kota Blitar Muh Samanhudi (Foto: Twitter @PDI_Perjuangan)

Sementara di Blitar, tahun ini juga mendapat opini WTP. Anwar berhasil membawa Pemkot Blitar meraih opini WTP sebanyak delapan kali secara berturut-turut.

Namun, Anwar akhirnya juga ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap proyek pembangunan sekolah lanjutan senilai Rp 23 miliar. Anwar diduga menerima suap sebesar Rp 1,5 miliar dari seorang pengusaha bernama Susilo Prabowo.