KPU Khawatir Kampanye Akbar Sebabkan Gesekan Masyarakat

Ketua KPU RI, Arief Budiman, usai hadiri acara launching Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 di Jakarta, Selasa (25/9/2018). (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengatur soal zonasi kampanye Pilpres 2019. Ketua KPU Arief Budiman mengaku akan segera menyusun zona kampanye Pemilu tersebut.

"Segera kami tetapkan kegiatan-kegiatan yang memang zonasinya perlu diatur nanti akan kami atur," ujar Arief di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (24/9)

Zonasi tersebut akan disusun untuk menghindari kericuhan para pendukung paslon di Pilpres 2019. Salah satu bentuk kampanye yang berpotensi rawan benturan tersebut ialah kampanye berbentuk rapat umum.

Sebab, dalam rapat umum massa pendukung paslon akan bertemu di satu tempat. "Memang kalau yang berbentuk rapat umum nanti kami atur supaya menghindari terjadinya benturan-benturan," jelasnya.

Arief melanjutkan, kalau kampanye selain rapat umum seperti pertemuan terbatas dan lain sebagainya, KPU tak terlalu akan memberikan zonasi. Yang terpenting pihak yang akan berkampanye menyampaikan pemberitahuan sehari sebelum kampanye.

"Kalau kampanye yang di luar rapat umum, kemudian debat publik, sebetulnya itu agak longgar dalam arti bebas saja pertemuan terbatas, pertemuan tertutup, yang penting sehari sebelum pelaksanaan kampanye diberitahukan kepada KPU Bawaslu dan pihak kepolisian," ungkapnya.

Sementara itu, terkait debat publik capres-cawapres, KPU merencanakan penyelenggaraannya dilakukan mendekati masa akhir kampanye. Arief beralasan jika terlalu dini diselenggarakan masyarakat Indonesia cenderung mudah lupa.

"Kemudian untuk debat publik nanti kami atur jadwalnya supaya terukur. Kalau misalnya kelimanya diselenggarakan sekarang, nanti malah jelang pemilu masyarakat sudah lupa. Jadi, itu nanti yang kami atur," pungkasnya.