KPU Minta Kemenkumham Serahkan Data Parpol: Ada yang Ganti Kepengurusan-Alamat

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly Terima Kunjungan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Foto: Kemenkumham

Menkumham Yasonna H. Laoly menerima kunjungan Komisioner KPU di kantornya, Jumat (13/5). Dalam pertemuan itu, Yasonna menyatakan akan mendukung penyediaan data partai politik demi kelancaran pelaksanaan Pemilu 2024.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, pihaknya membutuhkan kerja sama dari Kemenkumham terkait data parpol. Data parpol, kata Hasyim, akan menjadi dasar dalam pendaftaran dan penetapan parpol sebagai peserta pemilu.

KPU masih menanti data resmi parpol mana saja yang dinyatakan lolos dan telah terdaftar di Kemenkumham.

"Kami mohon Kemenkumham dapat memberikan data nama dan jumlah parpol yang telah sah terdaftar di Kemenkumham," kata Hasyim dalam keterangannya.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly Terima Kunjungan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Foto: Kemenkumham

Hasyim mengungkapkan, terdapat sejumlah data parpol dari pemilu sebelumnya yang telah berubah. Seperti misalnya struktur kepengurusan hingga alamat parpol.

"Saat ini partai sudah ada yang baru. Yang lama pun sudah berubah kepengurusan, alamat, hingga pergantian nama partai," ungkapnya.

Lebih lanjut, Yasonna menegaskan, parpol yang akan mendaftar untuk Pemilu 2024 harus lebih dulu terdaftar di Kemenkumham. Sebab, hanya parpol yang terdaftar di Kemenkumham yang memiliki kekuatan hukum dan dapat mengikuti proses alur pemilu.

"Parpol memiliki legalitas jika terdaftar di Kemenkumham. Dengan legalitas ini bisa mendaftar menjadi peserta pemilu," tegas Yasonna.

Selain pembahasan parpol, Kemenkumham dan KPU juga membahas hak pilih napi dan tahanan. Termasuk membahas harmonisasi peraturan KPU untuk gelaran Pemilu 2024 mendatang.