KPU Pertanyakan Pengawasan Bawaslu soal 25 Temuan Politik Uang

Konferensi pers KPU bersama Mahfud MD di Pusat Informasi Penghitungan Suara Pemilu, Gedung KPU, Jakarta, Sabtu (20/4). Foto: Fadjar Hadi/kumparan

Bawaslu merilis mengenai temuan politik uang selama Pemilu 2019. Dalam temuannya itu, Bawaslu hanya menemukan sebanyak 25 kasus tekait politik uang.

Menanggapi hal itu, KPU menyoroti kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Sebab jumlah TPS yang ada di Indonesia mencapai 810.193 TPS.

"Ada yang menarik sebenarnya, tetapi mungkin belum 'ngeh' saja ya. Bawaslu secara resmi merilis menemukan politik uang itu 25 kasus. Pemilih kita (ada di) 800 ribu lebih TPS ini kabar baik atau buruk?" kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan di Kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (25/4).

KPU ragu dengan temuan Bawaslu yang sedikit mengenai politik uang mengingat banyaknya jumlah TPS di Indonesia. Namun, jika benar hanya ada 25 temuan politik uang, KPU menyebut ada perkembangan dalam perpolitikan.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan saat ditemui awak media. Foto: Fadjar Hadi/kumparan

"Ada 800 ribu TPS, temuannya 25 kasus. Kita berharap pemilu ini semakin minimal praktik uang. Kalau Bawaslu benar 25, itu positif," ucap Wahyu.

KPU meminta Bawaslu untuk kembali memeriksa ulang temuan politik uang itu. KPU masih mempertanyakan jumlah temuan politik uang yang dinilai cukup rendah tersebut.

"Bisa ditanyakan ke Bawaslu, KPU menanyakan apakah benar hanya 25 temuan politik uang selama Pemilu?" tutup Wahyu.

Salah satu temuan politik uang yang masif ditemukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang menemukan sejumlah dugaan pelanggaran pada gelaran Pemilu 2019. Dugaan pelanggaran tersebut, terjadi saat masa tenang (14-16 April) dan hari pencoblosan pada 17 April.