KPU Tak Undang Menteri di Debat Keempat dan Kelima Pilpres
ADVERTISEMENT
KPU memutuskan tidak lagi mengundang para menteri di debat keempat dan kelima Pilpres. Hal itu diputuskan setelah KPU menerima masukan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.
ADVERTISEMENT
"Setelah rapat koordinasi di Hotel Sultan bersama pihak TKN dan BPN, KPU tidak akan mengundang para menteri di debat keempat dan lima," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan saat dikonfirmasi, Selasa (19/3).
Namun, para menteri masih dapat hadir untuk menyaksikan debat keempat dan lima secara langsung dari undangan yang diberikan oleh pihak TKN atau BPN. Karena ada dua jenis undangan untuk tamu debat Pilpres.
"Tak diundang dalam debat oleh KPU, tetapi apabila diundang oleh TKN atau BPN silakan. Tetapi tidak diundang oleh KPU. Karena hakikatnya undangan itu kan terdiri dari dua jenis, yang pertama undangan KPU, kedua undangan yang dikelola oleh TKN dan BPN," ucap Wahyu.
Selain itu, KPU menjelaskan, usulan tidak mengundang para menteri untuk menyaksikan debat Pilpres diharapkan dapat diimplementasikan saat debat Pilpres ketiga pada (17/3) lalu. Akan tetapi, hal itu batal terlaksana karena surat undangan sudah terlanjur disebar.
ADVERTISEMENT
"Untuk debat ketiga kemarin, kan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena undangan terlanjur disebar, sehingga hal itu akan efektif untuk debat berikutnya untuk debat keempat dan kelima," ujar Wahyu.
Wakil Badan Pemenangan Nasional Priyo Budi Santoso sebelumnya mempertanyakan sejumlah menteri yang hadir untuk menyaksikan debat pilpres secara langsung. Mereka meminta KPU mempertimbangkan kebijakan mengundang para menteri untuk menyaksikan debat pilpres.
"Pertanyaan kita di sini tadi misalnya kita usulkan apakah masih dipandang perlu mengundang menteri-menteri?" kata Priyo Kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/2).
Sebagai contoh, Priyo menyayangkan insiden antara BPN ketika melayangkan protes kepada KPU perihal Jokowi yang dianggap menyerang pribadi capres 02 Prabowo Subianto. Saat itu Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan disebut terlibat dalam kejadian itu.
ADVERTISEMENT