KPU Usul Tahapan Kampanye Pemilu Serentak 2024 Selama 7 Bulan

Perwakilan partai politik peserta Pemilu berparade dengan membawa bendera partainya dalam defile Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019 di Denpasar, Bali, Minggu (24/3/2019). Foto: ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo

KPU menghadiri rapat kerja dengan Komisi II DPR membahas kesiapan Pemilu Serentak 2024. Dalam kesempatan itu, KPU memaparkan sejumlah usulan.

Salah satu usulan KPU yaitu tahapan kampanye sebaiknya dilaksanakan selama 7 bulan. Hal ini sama dengan pelaksanaan Pemilu 2019 lalu. Pemilu 2024 digelar pada Februari 2024.

"Dengan durasi kampanye pemilu selama 120 hari yaitu 21 Oktober 2023 sampai 17 Februari 2024, maka proses pengadaan yang berkaitan dengan calon hanya berlangsung selama kurang lebih 4 bulan," kata Ketua KPU Ilham Saputra di ruang rapat Komisi II DPR, Jakarta, Kamis (16/9)

Komisioner KPU, Ilham Saputra. Foto: Fadjar Hadi/kumparan

"Oleh karena itu, usulan KPU kita menambahkan durasi kampanye dengan menyamakan durasi kampanye pada pelaksanaan Pemilu 2019 yaitu selama 209 hari atau 7 [bulan], bukan untuk menghindari potensi tidak tepatnya logistik datang ke TPS," tambah Ilham.

Ilham merinci tahapan kampanye 7 bulan dimulai dari proses pengadaan satu bulan, proses pengadaan termasuk potensi penambahan waktu jika gagal lelang 2 bulan, proses produksi sampai pengiriman ke kabupaten/kota 3 bulan, dan pengelolaan gudang 50 hari. Sementara untuk anggaran Pemilu Serentak 2024, ia berharap dapat disetujui sebanyak Rp 13,2 T.

"Kebutuhan pagu anggaran KPU ini juga sudah diputuskan, tetapi sampai sekarang masih baseline kalau berencana mungkin 2022 harusnya sudah masuk tahapan, tetapi kita akan bicarakan lagi. Untuk 2022 kita berharap bisa disetujui Rp 13,2 triliun, kemudian yang sekarang sudah di Kemenkeu baru Rp 2 T. Kekurangannya 10 T," tandas Ilham.

Hadir dalam rapat itu Ketua Bawaslu Abhan, Mendagri Tito Karnavian, dan sejumlah stakeholder pemilu lainnya.