Krisis Air Bersih, Pemprov DKI Kirim Tangki Air ke Marunda Kepu, Jakut

20 Mei 2022 21:32 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Riza Patria di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (18/1). Foto: Haya Syahira/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Riza Patria di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (18/1). Foto: Haya Syahira/kumparan
ADVERTISEMENT
Pemprov DKI Jakarta mengirimkan tangki berisi air bersih ke wilayah Marunda Kepu, Jakarta Utara, yang mengalami krisis air bersih.
ADVERTISEMENT
“Sudah disiapkan tangki-tangki ya, di Marunda, tempat-tempat lain kalau ada kekurangan air bersih nanti tangki dari PAM itu sudah disiapkan,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (20/5).
Krisis air bersih ini sebenarnya bermula ketika AETRA selaku pihak pengelola air bersih untuk wilayah Marunda Kepu memutus pasokan air bersih ke rumah warga.
Akibat kejadian ini, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk segera menyelesaikan permasalahan pengadaan air di wilayah Marunda Kepu.
Ilustrasi air bersih. Foto: Aditia Noviansyah
“Hak atas air bersih adalah hak dasar seluruh masyarakat. Oleh karenanya, pelayanan air bersih tidak boleh diberlakukan secara tebang pilih untuk alasan apa pun,” kata Direktur Walhi Jakarta, Suci. F. Tanjung, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (20/5).
ADVERTISEMENT
Menurut Suci, masalah krisis air ini timbul karena swastanisasi air yang justru malah memperburuk pelayanan air bersih untuk warga sekitar.
Sebenarnya Pemprov DKI memang sudah mengirimkan 3 tangki air per hari sejak 14 Mei 2020 lalu. Namun menurut Suci, bantuan tersebut masih jauh dari cukup dan belum bisa memenuhi kebutuhan warga.
Warga mengangkut air di Kampung Marlina, Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (12/1). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
“Warga Marunda Kepu berjumlah sekitar 400 Kepala Keluarga (KK) di mana menurut UNESCO, standar kebutuhan air per orang mencapai 45-60 liter per hari,” jelasnya.
Maka dari itu, Suci pun kembali mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk memasok lebih banyak tangki air dan menghentikan swastanisasi pengadaan air bersih.
“Menghentikan pelibatan swasta dalam pengelolaan air bersih di Jakarta karena telah terbukti mengelak dari tanggung jawab dan memberikan pelayanan air bersih yang buruk bagi masyarakat,” tuturnya.
ADVERTISEMENT