news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

KSP: Aksi Stranas PK Dorong Peningkatan Indeks Persepsi Anti Korupsi

2 Agustus 2022 15:53 WIB
·
waktu baca 3 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Moeldoko kenalkan 35 peserta Sekolah Staf Presiden. Foto: KSP
zoom-in-whitePerbesar
Moeldoko kenalkan 35 peserta Sekolah Staf Presiden. Foto: KSP
ADVERTISEMENT
Kantor Staf Presiden (KSP) menilai, peningkatan IPAK Indonesia tidak terlepas dari aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Menurut KSP Stranas PK telah memperkuat sistem pencegahan korupsi.
ADVERTISEMENT
KSP berpandangan, Stranas PK tidak hanya berguna untuk memerangi oknum yang korup, namun juga mendorong keterlibatan publik dalam pencegahan korupsi.
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Indonesia mengalami kenaikan sebesar 0,05 poin menjadi 3,93 pada skala 0 sampai 5. Peningkatan ini mulai mendekati target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2022-2024, yakni level 4,06.
“Capaian aksi Stranas PK telah berpengaruh pada peningkatan indeks persepsi antikorupsi Indonesia. ini semakin membuktikan bahwa Stranas PK sudah memberikan dampak positif yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Ke depan harus lebih kuat karena ini legacy Presiden,” kata KSP Moeldoko, usai menerima laporan capaian Stranas PK 2021-2022, di gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (2/8).
ADVERTISEMENT
Sementara itu, Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan melaporkan, selama 2021-2022 aksi Stranas PK difokuskan pada tiga sektor. Yakni, Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, serta Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi.
Nainggolan yang juga Deputi Pencegahan KPK menyebut beberapa capaian aksi Stranas PK. Di antaranya, di sektor Keuangan Negara telah terjadi efisiensi dalam perluasan cakupan penerima bansos dan bantuan iuran BPJS Kesehatan. Yakni, masing-masing setara Rp 1,78 triliun dan Rp 672 miliar.
“Dengan pemadanan NIK pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) bersama Kemendagri dan Kemensos, penyaluran bansos lebih tepat sasaran, tidak ada data ganda dan fiktif. Sehingga terjadi efisiensi keuangan negara,” papar Nainggolan.
Pada sektor penegakan hukum dan reformasi birokrasi, tambah Nainggolan, telah terjadi reformasi di pelabuhan. Dengan dukungan kementerian/lembaga terkait, beber dia, terjadi perbaikan di 14 pelabuhan untuk memperkuat National Logistic Ecosistem.
ADVERTISEMENT
Selain itu, penggunaan INAPORTNET, perbaikan sistem trucing, single billing, dan bongkar muat, juga telah mempercepat waktu sandar (port stay) di beberapa pelabuhan.
“Seperti di Tanjung Priok dan Makassar, dari tiga hari menjadi satu hari. Proses bongkar muat yang kapasitas semua 8 – 10 TEUs/crane per jam, menjadi 35 – 40 TEUs/crane per jam,” ungkap Nainggolan.
Lebih jauh, Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani menekankan pentingnya Stranas PK menyikapi isu strategis penyelenggaran pemilu dan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) papua, pada kinerja 2023-2024.
Ia mengatakan, strategi pencegahan korupsi perlu merangkul partai politik karena posisinya yang sentral dalam proses pembentukan kebijakan publik. Stranas PK, imbuh Jaleswari, juga dapat mendorong peningkatan bantuan keuangan parpol, dan pembenahan tata kelola partai politik dengan penerapan Sistem Integritas partai politik yang saat ini dilakukan oleh KPK.
ADVERTISEMENT
“Pemerintah memang sudah menaikkan bantuan dari Rp 100 menjadi Rp 1000. Tapi berdasarkan hasil kajian KPK dan LIPI idealnya kenaikan disarankan sebesar Rp 8.500 per suara, dan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kinerja, penguatan integritas, dan akuntabilitas tata kelola di internal partai. Ini juga harus disikapi oleh Stranas PK,” ujar Jaleswari.