KSP: Masalah Bansos karena Data Penerima Tak Diperbaharui dan Terintegrasi

26 Juni 2020 18:14 WIB
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Kementerian Sosial salurkan bantuan sosial (bansos) untuk lanjut usia (lansia) terdampak pandemi corona di 5 provinsi. Foto: Kemensos
zoom-in-whitePerbesar
Kementerian Sosial salurkan bantuan sosial (bansos) untuk lanjut usia (lansia) terdampak pandemi corona di 5 provinsi. Foto: Kemensos
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
KSP turut mengawasi implementasi berbagai program pemerintah untuk membantu masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Termasuk penyaluran program bansos baik reguler dan khusus.
ADVERTISEMENT
Tenaga Ahli Utama Kedeputian II KSP Yenny Sucipto menyebut dalam distribusi bansos, lembaganya ikut berperan dalam monitoring pendataan, evaluasi dan distribusi. Untuk pendataan bansos, KSP menemukan sejumlah permasalahan.
Salah satunya basis data yang tidak diperbaharui.
"Kalau di kami ada hal yang bisa kami petakan pertama soal basis data yang tidak terbaharui secara berkala dan tidak terintegrasi antara berbagai program di bansos," kata Yenny dalam diskusi Koalisi Pemantau Bansos Jakarta, Jumat (26/6).
Masalah ini menjadi penyebab distribusi bansos di DKI Jakarta. KSP, kata Yenny, sudah terjun langsung ke lapangan untuk mengatasi masalah pemutakhiran data tersebut.
Warga mengantre penyaluran bansos tunai Kemensos, di Kantor Pos Khatib Sulaiman, Padang, Jumat (15/5). Foto: ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra
Hasil pemantauan KSP, proses pendataan dari tingkat terbawah yaitu kelurahan kemudian naik ke tingkatan di atasnya hingga tingkat provinsi. Setelah itu, data diverifikasi oleh Kemensos.
ADVERTISEMENT
Masalahnya, data yang dikumpulkan dari bawah ini ternyata tidak masuk dalam NIK yang tercatat di DTKS.
"Kalau di DKI Jakarta ini kan proses DTKS-nya melalui proses tingkatan bawah, ketika kelurahan mengajukan saat Musrembang kelurahan. Di mana ketika melakukan Musrembang Kelurahan, di situlah kemudian pendataan dilakukan, kemudian dikirim ke wali kota, masuk provinsi," ujarnya.
"Ini proses verifikasi kemudian agak memang rigid (kaku) juga. Di Kemensos kemudian terjadi tidak ada masuk dalam NIK, " imbuhnya.
Selain pendataan, Yenny mengatakan KSP juga mengawasi distribusi bansos tunai yang disalurkan lewat Himbara. Pengawasan dilakukan agar bansos tunai benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
"Kami kawal di KSP bagaimana kesiapan Himbara karena Himbara memliki e-warung. e-warung ini bagaimana menyiapkan ketersediaan bantuan di setiap wilayah. Umpanya di Jaksel ada e-warung, dengan jumlah yang ada, apakah tersedia apa tidak. Kita coba memastikan dan kawal," pungkasnya.
ADVERTISEMENT
======
(Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona)
**
Yuk! bantu donasi atasi dampak corona.