KSP: Pembatalan Ibadah Haji 2021 Tak Ada Hubungan dengan Kuat Lemahnya Lobi

Masjidil Haram Foto: pixabay.com

Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menegaskan keputusan pemerintah melalui Kementerian Agama untuk meniadakan ibadah haji pada 2021 merupakan langkah yang tepat.

Tenaga Ahli Utama KSP Rimadi Ali menjelaskan, alasan yang melatarbelakangi peniadaan itu sangat bisa dipahami. Salah satunya terkait kondisi Pandemi COVID-19, yang memang masih terjadi hingga saat ini.

"Tapi saya juga yakin, masyarakat bisa memahami situasi sulit yang kita hadapi karena pandemi COVID-19," kata Rumadi Ali dalam keterangannya, Jumat (4/6).

Dia membantah keputusan membatalkan penyelenggaraan ibadah haji tersebut karena lemahnya lobi pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Arab Saudi berkaitan dengan kuota haji untuk Indonesia.

"Pembatalan ibadah haji ini tidak ada hubungan dengan kuat lemahnya lobi. Hingga sekarang pemerintah Saudi juga ada keputusan resmi tentang kuota untuk berbagai negara," ujarnya.

Baginya, hal itu tak ada kaitannya sama sekali. Apalagi, selama ini hubungan pemerintah Arab Saudi dan Indonesia juga dinilai terjalin sangat baik.

"Lebih tidak benar lagi sebagian orang yang bilang Indonesia tidak diberi kuota haji karena belum membayar tunggakan ke pemerintah Saudi," ujarnya.

Oleh karena itu, dia meminta masyarakat untuk tidak percaya soal kabar-kabar miring yang beredar tersebut.

"Hal itu sama sekali tidak benar, masyarakat jangan terkecoh dengan berita-berita tidak berdasar," pungkasnya.

Ustaz Shamsi Ali. Foto: Dok. Istimewa

Sebelumnya, sejumlah pihak kecewa dengan adanya pembatalan ibadah haji 2021. Salah satunya adalah Imam Besar Islamic Center New York, Shamsi Ali. Ia mempertanyakan sejauh mana upaya pemerintah memberangkatkan jemaah yang sudah menunggu bertahun-tahun untuk bisa berangkat ke Tanah Suci.

“Maka harusnya tidak ada kata ‘membatalkan’. Perjuangkan hingga the last drop of blood (titik darah penghabisan) agar ada jemaah yang diberangkatkan,” katanya.

“Kita tahu memang Saudi membatasi jumlah. Tapi bukan Indonesia yang membatalkan. Kalau dibatasi nggak apa, tapi ‘peniadaan’ itu melecehkan rasa umat/bangsa,” lanjut Shamsi.

Kritik lainnya datang dari Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. Ia menilai kunci dari keberangkatan tersebut adalah upaya maksimal yang dilakukan pemerintah untuk melobi pihak Arab Saudi.

Bahkan, HNW ingin Presiden Jokowi berkomunikasi langsung dengan Raja Salman sebagaimana yang dilakukan PM Malaysia Muhyidin. Sehingga apa pun keputusannya nanti, selama lobi tingkat antar kepala negara sudah dilakukan, masyarakat akan lebih mengapresiasi.

"Apa pun hasilnya, kalau lobi tingkat antar kepala negara itu sudah dilakukan dan dikomunikasikan ke publik, kalau berhasil tentu umat akan mengapresiasi. Tapi kalau pun belum berhasil karena pertimbangan pandemi COVID-19 dan lain-lain, maka umat akan tahu bahwa usaha maksimal sudah dilakukan dan karenanya bisa lebih mudah untuk diajak memahami mengapa belum bisa berangkat haji tahun ini," jelasnya.