KSP Tepis Pemerintah Hanya Fokus Bangun IKN dan Lupa Kondisi Ekonomi Rakyat

Area joglo yang terdapat di titik nol IKN, Jumat (18/3/2022). Foto: Agaton Kenshanahan/kumparan

Kantor Staf Presiden memastikan, pemerintah tidak pernah melupakan kondisi ekonomi masyarakat. Sebab, banyak anggapan yang menyebut pemerintah lebih fokus pada pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dalam survei litbang Kompas bertajuk penanganan masalah kebutuhan pokok di bulan puasa, masyarakat menilai pemerintah hanya fokus pada pembangunan IKN.

Dalam survei yang dilakukan 5-9 April 2022 tersebut disebutkan, mayoritas responden setuju terhadap pernyataan soal pemerintah yang lebih fokus membangun IKN dibanding kondisi ekonomi masyarakat. Survei melibatkan 504 responden dengan usia minimal 17 tahun dari 34 provinsi.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Edy Priyono mengatakan, pembangunan ekonomi dan infrastruktur menjadi satu rangkaian program prioritas pemerintah yang sudah ditetapkan dan disepakati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

"Pemerintah tetap konsisten dengan arah pembangunan yang sudah ditetapkan, khususnya dalam RPJMN 2020-2024. Tidak mungkin pemerintah keluar dari situ," kata Edy, di gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (26/4).

Edy mengungkapkan, pada 2023, pemerintah telah menetapkan beberapa program prioritas.

Yakni, penanggulangan kemiskinan ekstrem, pemulihan dunia usaha, penanganan pengangguran, pembangunan SDM, pengembangan ekonomi hijau, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur.

"Sudah jelas bahwa dalam daftar prioritas tersebut, pemerintah fokus ke ekonomi. Seperti melalui program penanggulangan kemiskinan ekstrem dan penanganan pengangguran," terang Edy.

Presiden Joko Widodo menyerahkan Bantuan Sosial di Gedung Pos Jakarta, Senin (25/4). Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden

Dalam kaitan kondisi ekonomi masyarakat, pemerintah telah menggulirkan sejumlah paket bantuan sosial dan stimulus fiskal, melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang menyerap APBN sebesar Rp 414,1 triliun.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat bantalan sosial bagi masyarakat untuk menghadapi kenaikan harga komoditas global akibat geopolitik antara Rusia dan Ukraina.

Sebagai contoh, ada program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng dengan anggaran sebesar Rp 6,2 triliun, dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan persiapan anggaran Rp 8,8 triliun.

"Pemerintah juga terus mempertahankan subsidi untuk listrik, BBM, LPG, dan subsidi beberapa komoditi lain seperti kedelai, pupuk, dan minyak goreng," beber Edy.

Presiden Joko Widodo membagikan bantuan tunai dan sembako untuk masyarakat di sejumlah pasar di Kabupaten dan Kota Bogor. Jawa Barat, Kamis (21/4/2022). Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden

Lebih lanjut, selain fokus pada ekonomi, dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah konsisten melanjutkan pembangunan infrastruktur.

Salah satunya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), dengan alokasi anggaran sebesar Rp 46 triliun, yang dilakukan dalam kurun waktu 2022-2024.

"IKN itu bagian dari pembangunan infrastruktur yang tujuannya juga untuk pemerataan ekonomi," tandasnya.