Kubu Airlangga Ngotot Aklamasi di Munas Golkar: Bagian dari Strategi

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan sambutan saat peringatan HUT ke-55 Partai Golkar di Jakarta, Rabu (6/11/2019). Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Kubu Airlangga Hartarto mendorong skenario aklamasi di Munas Golkar pada 3-6 Desember 2019, setelah rivalnya, Bambang Soesatyo (Bamsoet), dipastikan tetap maju.

Padahal, Bamsoet punya komitmen mendukung Airlangga duduk dua periode di kursi Golkar-1 setelah dia lebih dulu mendapat jabatan Ketua MPR. Plt Ketua DPD Golkar Sumut, Ahmad Doli Kurnia, menilai skenario aklamasi adalah hal yang wajar.

"Itu suatu political gen saja. Sama Pak Bamsoet mau maju juga punya skenario juga. Saya kalau mau jadi caketum saya harus punya strategi dong, ya kan. Bagaimana supaya saya menang," kata Doli di DPP Golkar, Jakarta Barat, Rabu (20/11).

"Jadi setiap orang yang ingin memasuki satu kontestasi politik pasti punya skenario, punya strategi masing-masing gitu. Jadi kenapa dipersoalkan. Kita enggak persoalkan strateginya Bamsoet," lanjut ketua Komisi II DPR itu.

Menurutnya, opsi aklamasi dimungkinkan dalam pemilihan ketum Golkar, dan tak melanggar aturan apa pun. Kuncinya, disepakati oleh mayoritas peserta Munas Golkar.

"Kan AD ART ada proses penjaringan, pencalonan, tahapan pemilihan. Makanya istilah aklamasi itu bukan judul awal, tapi hasil akhir. Hasil yang dilalui dari proses. Prosesnya adalah meyakinkan orang untuk dukung kita. Kalau semua dukung kita, mayoritas, cuma 1 yang dicalonkan itu namanya aklamasi," tegasnya.

Namun, Bamsoet sebelumnya sudah memperingatkan agar pemimpin Golkar tidak dipilih secara aklamasi. Menurutnya, pemilihan secara aklamasi dapat memecah belah internal Golkar.

"Kita tentu ingat sejarah Partai Golkar. Mengapa kita sempat pecah, (kubu) Ancol dan (kubu) Bali? Itu karena aklamasi. Dan bukan tidak mungkin, kalau aklamasi kita paksakan, nanti bisa juga berbuah yang sama," kata Bamsoet dalam diskusi publik di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (12/11).