Kubu Moeldoko Keberatan AHY Terus Bawa Jabatan KSP dalam Konflik Demokrat
ADVERTISEMENT
Kubu Moeldoko keberatan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selalu membawa jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) di dalam konflik Demokrat terkait KLB Deli Serdang.
ADVERTISEMENT
Jubir KLB Demokrat, Muhammad Rahmad, menyebut dengan menyebut nama KSP, otomatis AHY menyeret lembaga kepresidenan dalam konflik Demokrat.
"Dengan menyebut nama jabatan KSP, maka AHY telah menyeret lembaga kepresidenan dalam konflik Partai Demokrat yang di dalam berbagai kesempatan disebut pihak AHY sebagai pelaku kudeta dan pembegal Partai Demokrat," kata Rahmad Jumat (12/11).
Rahmad mengatakan Presiden Jokowi menugaskan Moeldoko dalam jabatan sebagai KSP adalah karena kompetensi dan prestasi cemerlang Moeldoko secara pribadi dan tak ada kaitannya dengan posisi Moeldoko sebagai Ketum Demokrat hasil KLB Deli Serdang.
"Pak Moeldoko menerima jabatan Ketua Umum bukan atas kemauan sendiri, dan bukan pula atas perintah Bapak Presiden sebagai atasan. Tapi itu adalah atas permintaan kader kader Partai Demokrat di Kongres Luar Biasa, di Deli Serdang," ucapnya.
ADVERTISEMENT
Terlebih, kata dia, Menkopolhukam Mahfud MD dan Menkumham Yasonna Laoly juga telah menyampaikan berulang secara terbuka, bahwa Pemerintahan Jokowi tidak pernah terlibat dan tidak ada urusan dengan konflik internal Partai Demokrat.
"Penegasan Pemerintah itu diabaikan oleh AHY. AHY dan kubunya terus menyeret lembaga kepresidenan di bawah kendali Bapak Presiden Jokowi, ke dalam konflik internal Partai Demokrat," kata dia.
Menurut Rahmad, AHY nampaknya ingin merusak citra pemerintahan Presiden Jokowi dengan terus membawa jabatan KSP.
"AHY sepertinya ingin merusak citra dan mendiskreditkan pemerintahan Presiden Jokowi. AHY sepertinya memiliki target untuk merusak nama baik lembaga kepresidenan dengan menyeret nama Kepala Staf Presiden ke dalam konflik internal Partai Demokrat," kata dia.
"AHY sepertinya ingin menyeret lembaga kepresidenan di bawah kendali Bapak Presiden Jokowi, seolah-olah terlibat dalam soal kudeta dan begal politik di tubuh Partai Demokrat" tandas Rahmad.
ADVERTISEMENT