Kubu Moeldoko Segera Lengkapi Berkas KLB: SK Akan Hindari Konflik Antarkader

Moeldoko menyampaikan pidato perdana saat Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. Foto: Endi Ahmad/ANTARA FOTO

Menkumham Yasonna Laoly menyatakan berkas dokumen KLB Demokrat kubu Moeldoko belum lengkap. Untuk itu, awal pekan ini Kubu Moeldoko diharapkan melengkapi kekurangan itu.

Yasonna tak merinci apa saja yang kurang dari syarat untuk pengesahan kepengurusan tersebut. Jubir Demokrat Kubu Moeldoko Muhammad Rahmad, saat dikonfirmasi juga enggan bicara.

Termasuk dia tak ingin berandai-andai soal jika nantinya kepengurusan ditolak Kemenkumham. Rahmad meyakini Demokrat hasil KLB Deli Sedang telah memenuhi dasar hukum yang kuat.

"Menyimak pendapat pakar pakar hukum, salah satunya adalah pendapat Dr. Suparji Ahmad, SH, MH yang kami baca di salah satu media cetak yang terbit hari ini, Kepengurusan DPP Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang memiliki legal standing yang sangat kuat untuk disahkan oleh Kemenkumham," kata Rahmad saat dimintai tanggapan, Senin (22/3).

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan keterangan terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dinilai ilegal di Jakarta. Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO

Rahmad menuturkan, Demokrat hasil KLB Deli Serdang akan segera melengkapi dokumen yang diminta Kemenkumham, ia enggan merinci dokumen apa saja yang kurang tersebut.

"Setelah itu kami berharap tentunya SK penetapan kepengurusan KLB Deli Serdang segera kita terima. Sehingga kepastian hukum terkait Partai Demokrat bisa kita dapatkan bersama-sama sehingga tidak terjadi atau terhindar dari konflik horizontal di tengah masyarakat kita," imbuhnya.

Lebih lanjut, menurut Rahmad Kemenkumham telah melakukan kerja yang sangat serius menyikapi polemik Partai Demokrat, sebab saat ini yang dibutuhkan adalah kepastian hukum.

"Ini sangat penting, karena kepastian hukum ini akan menghindari konflik horizontal di antara kader Partai Demokrat. Karena dengan proses yang cepat ini akan menghindari terjadinya kisruh di tengah-tengah masyarakat kita," tandasnya.

Rahmad enggan membocorkan, kapan pihaknya akan mengantar kekurangan dokumen ke Kemenkumham. Yasonna sebelumnya memperkirakan hari ini atau besok, Selasa (23/3) berkas tersebut diantar kembali.