Kubu Prabowo Minta KPU Perpanjang Waktu Perbaikan Data DPT

Gedung KPU RI di Jalan Imam Bonjol (Foto: Iqbal/kumparan)

Partai koalisi Prabowo-Sandi meminta KPU untuk tidak tergesa-gesa dalam menetapkan daftar pemilih tetap (DPT). Bahkan, Ketua Divisi Politik PKS Pipin Sopian meminta KPU menunda kembali penetapan DPT hasil perbaikan (DPTHP) yang seharusnya diumumkan hari ini karena masih banyak data yang tidak jelas.

"Saya kira Demokrat, PAN, juga Gerindra, setuju bahwa ini tidak boleh berhenti hari ini. 20 hari cukup, analisisnya harus ditambah. Secara computerize kami masih butuh waktu khusus untuk Jabar, kemudian turun ke lapangan, verifikasi faktual," kata Pipin di Kantor KPU, Minggu (16/9).

Sementara, Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan berharap KPU mau bekerja sama dengan parpol untuk menyisir dugaan DPT ganda. Apalagi, dengan adanya masalah penutupan 6 digit NIK di dokumen DPT yang diberikan KPU kepada parpol.

Sebab, menurut Hinca, KPU belum memberikan informasi yang lengkap, sehingga parpol tidak bisa memprosesnya dengan baik. Untuk itu, ia mengusulkan agar KPU bisa membuka data dokumen pemilih kepada parpol dalam ruang tertutup yang hanya berisi KPU, Bawaslu, dan tim dari parpol.

"(Timnya) disumpah semua. Jadi sudah beres, lalu tutup lagi. Parpol tidak perlu membawa dokumen itu, tapi kita sisir saja dokumen itu. Dengan demikian, kerja kita lebih rileks dan terbuka," kata Hinca.

Rapat pleno tersebut juga dihadiri perwakilan KPU dan Bawaslu dari seluruh provinsi di Indonesia. Dalam rapat tersebut, Bawaslu dan DKPP juga menyarankan agar penetapan DPT diundur lagi selama 20 hari.

Dalam rapat pleno ini, KPU telah menemukan sekitar 900 ribu DPT ganda. Selain itu, jumlah DPT awal juga berkurang dari 185.994.374 menjadi 185.084.629 pemilih.